Sambutan Presiden RI pada Pembukaan dan Penutupan Rapat Kerja III Presiden RI, 5 Agustus 2010

Kamis, 05 Agustus 2010
Di baca 2483 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA

PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN RAPAT KERJA III PRESIDEN RI

DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR SE-INDONESIA
DI ISTANA BOGOR
PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2010

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

 

Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Pimpinan dan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur Bank Indonesia, para Gubernur dan para Ketua DPRD tingkat provinsi, para pimpinan lembaga-lembaga negara non kementerian dan para pimpinan Badan-badan Usaha milik Negara, pimpinan dan para anggota komite ekonomi nasional dan komite inovasi nasional, hadirin sekalian yang saya hormati.

 

Marilah kita pada kesempatan yang baik ini, bersama sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan semoga kesehatan, untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

 

Mengawali rapat kerja yang kali ini kita laksanakan di Istana Bogor, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para Gubernur dan Ketua DPRD provinsi utamanya, atas pelaksanaan tugas yang saudara-saudara emban selama ini, baik tugas penyelenggaraan pemerintahan umum, maupun tugas-tugas pembangunan.

 

Saudara-saudara,

 

Rapat kerja, antara kabinet dan para Gubernur, serta Ketua DPRD tingkat provinsi, yang kita selenggarakan sekarang ini, berbeda dengan rapat-rapat kerja sebelumnya. Bedanya adalah setiap rapat kerja ada agenda yang definitif, kemudian kita hilangkan hal-hal yang bersifat seremonial. Ada output atau ada hasil, dan dua rapat kerja terakhir diakhiri dengan terbitnya sebuah instruksi presiden, karena kita ingin instruksi presiden tidak lagi bersifat top down, tetapi dalam prosesnya juga disumbang oleh para gubernur dan pimpinan DPRD, manakala itu menyangkut kepentingan secara menyeluruh, baik pusat maupun daerah. Ini juga menunjukan bahwa kita sungguh menjalankan sistem pemerintahan yang didesentralisasikan. Raker pertama di Cipanas, itu pada bulan Februari tahun ini, menghasilkan sebuah instruksi presiden, tentang prioritas pembangunan tahun 2010 yang dewasa ini kita jalankan bersama. Raker di Tampak Siring, pada bulan April yang lalu, menghasilkan instruksi presiden yang berkaitan dengan program keadilan bagi semua, serta langkah pembangunan ekonomi kita pasca krisis perekonomian global.

 

Raker di Bogor yang kita selenggarakan hari ini dan besok, kita selenggarakan atas pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, hasil evaluasi yang kami jalankan, menyangkut efektivitas pembangunan di seluruh tanah air, termasuk penggunaan anggaran negara. Beberapa saat yang lalu Wakil Presiden memimpin rapat evaluasi, yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, yaitu APBN 2010, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang di sana sini memang memerlukan koreksi dan perbaikan. Latar belakang yang lain adalah, justru saudara-saudara, kita memiliki momentum, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun ekonomi kita meskipun tahun 2008, tahun 2009 Indonesia juga terkena oleh dampak krisis perekonomian global. Oleh karena itu, harapan kita dengan raker ini kita bisa melakukan perbaikan, dan penyempuranaan dari apa yang kita lakukan, dengan tidak menyia-nyiakan momentum dan peluang yang saya sebutkan tadi.

 

Saudara-saudara,

 

Pada pidato kenegaraan saya tahun lalu, di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya menyampaikan tentang perlunya kita melanjutkan reformasi nasional, dan sepuluh tahun ke depan ini kita sebut dengan reformasi gelombang kedua. Disitu secara ringkas saya sampaikan, apa saja yang telah kita capai dalam reformasi sepuluh tahun pertama, sekaligus saya sampaikan permasalahan dan tantangan apa yang kita hadapi sekarang ini.

 

Insya Allah pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2010 nanti, akan saya elaborasi reformasi gelombang kedua itu, karena ini menjadikan misi bersama kita, utamanya jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah.

 

Sebagaimana saudara ketahui, bahwa salah satu agenda reformasi yang dikumandangkan pada tahun 1998, tahun 1999 adalah perlunya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang desentralistik dengan mengembangkan otonomi daerah. Itu adalah semangat dan amanah reformasi kita dulu, kita telah menjalankan, amanah reformasi ini, kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, kita juga merasakan hasil-hasilnya, tetapi kita juga merasakan ekses dan masalah-masalah yang harus kita benahi secara bersama.

 

Saudara-saudara,

 

Secara nasional, memang diperlukan penataan dan perbaikan atas apa yang kita lakukan sekarang ini, agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum ini makin berhasil, tetap dalam semangat era desentralisasi dan otonomi daerah. Kita pun juga ingin terus mencegah dan meniadakan yang saya sebut dengan ekses ataupun penyimpangan-penyimpangan dari apa yang kita jalankan secara bersama ini.

 

Saudara-saudara,

 

Ketika kita melakukan penataan dan perbaikan, maka semuanya harus kita letakkan dalam tatanan pemerintahan yang diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita sama-sama tahu bahwa kita menganut sistem negara kesatuan, NKRI, bukan negara federal dan juga bukan bentuk konfederasi. Keseluruhan pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, sampai desa, menjadi satu keutuhan, yang dipimpin oleh presiden. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab 3 Pasal 4 yaitu kekuasaan pemerintahan negara. Sehingga, meskipun dalam sistem pemilihan kepala daerah sekarang ini dilaksanakan secara langsung, tidak berarti meniadakan dua rujukan itu. Yaitu sistem negara kesatuan dan juga presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

 

Dalam kaitan ini semua, saudara-saudara, kita ingin semua jajaran pemerintah termasuk provinsi, kabupaten dan kota, juga dapat menjalankan tugasnya secara efektif, pembangunan juga dapat kita laksanakan secara efektif, anggaran negara pun bisa kita gunakan secara tepat dan optimal.

 

Dengan pengantar itu saudara-saudara, maka tema dan agenda rapat kerja di Bogor ini, yang akan berlangsung selama dua hari, juga telah kita rumuskan dengan menelaah sejumlah faktor.

 

Pertama, tadi sudah saya sebutkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Yang kedua, setiap saya berkunjung ke daerah saudara-saudara, ke provinsi, kabupaten, dan kota, saya juga telah mendapatkan masukan dari para gubernur utamanya. Dan sekali-sekali dari bupati dan walikota. Sebulan ini saya berkunjung ke Bali, ke NTB, ke Maluku dan ke Maluku Utara. Kita juga mendengar masukan dari para pakar dan akademisi, bagaimana membuat pemerintahan kita ini, di pusat dan di daerah benar-benar dapat berlangsung makin efektif.

 

Kita juga mendengar masukan dan aspirasi dari rakyat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya selama ini, saya mendengar umpan balik dari para investor dan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, menyangkut iklim investasi dan usaha, baik di pusat maupun di daerah. Faktor-faktor itulah yang saya pertimbangkan untuk memilih agenda dan tema, rapat kerja kita kali ini yang lebih banyak berkaitan dengan APBN dan APBD, sesuatu yang menjadi kepentingan kita bersama untuk dapat dirumuskan dengan tepat.

 

Selengkapnya ada empat agenda yang akan kita bahas selama dua hari rapat kerja ini. Agenda pertama, berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro. Saya ingin  kita semua, sungguh memahami konteks yang luas dari perekonomian kita, baik daerah, nasional, maupun global. Istilahnya kita perlu mengetahui big picture, dengan demikian apa yang kita lakukan telah mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

 

Dengan memahami ekonomi makro, saudara-saudara, kita berharap kita bisa mengembangkan ekonomi mirko dan sektor ril dengan lebih baik lagi. Dengan memahami ekonomi makro, kita juga akan mengetahui hubungan antara pertumbuhan yang kita kejar, yang saudara kejar, agar terjadi di seluruh negeri kita dengan stabilitas harga, atau inflasi, dan juga pengangguran, yang juga kita ikhtiarkan untuk terus dapat kita turunkan. Dengan makro ekonomi kita juga mengetahui apa kontribusi APBN dan APBD terhadap pertumbuhan. Kalau kita lalai misalnya, membelanjakan dengan baik, terlambat menyerapnya, tentu berakibat pada pertumbuhan yang sama-sama ingin kita pastikan terjadi secara positif. Kita dengan memahami makro ekonomi, juga mengetahui apa kontribusi investasi terhadap pertumbuhan. Jika kita, baik di pusat maupun saudara, para gubernur, bupati dan walikota, ingin pertumbuhan terjadi, tapi investasi tidak bergerak, karena iklimnya tidak baik, tentu tidak akan terjadi pertumbuhan yang diharapkan. Demikian juga apa kaitannya pembangunan infrastruktur dengan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Saya sungguh berharap saudara-saudara, kita semua yang ada di tempat ini, pada tingkat, saya dan wapres, pada tingkat menteri, pada tingkat gubernur, pimpinan DPRD, bahkan sampai bupati dan walikota, sungguh memahami permasalahan makro ekonomi kita ini, dengan demikian apa yang kita laksanakan dalam konteks pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan lebih baik. Itu agenda pertama, yaitu makro ekonomi.

 

Agenda kedua, berkaitan dengan APBN. Tentu harapan kita APBN yang sehat, yang berkualitas, dan yang berkesinambungan. Dengan penjelasan tentang APBN, hari ini saya sungguh berharap, semua yang hadir, utamanya para pimpinan di daerah mengetahui kebijakan dasar APBN kita, mengetahui kemampuan dan batas kemampuan untuk membiayai, baik pemerintahan  umum maupun pembangunan. Kita juga akan tahu berapa banyak penerimaan negara kita, revenue kita, berapa banyak pajak yang kita dapatkan tahun-tahun terakhir ini, dan mengapa saya terus menyerukan, agar penerimaan pajak ini menjadi perhatian kita, karena itu sumber utama dalam penerimaan negara dan itu untuk pembiayaan di seluruh Indonesia. Kita akan tahu nanti berapa pembelanjaan, atau spending atau expenditure, yang kita keluarkan secara nasional, karena, biasanya ada selisih antara anggaran yang kita terima dengan yang kita belanjakan, maka ada istilah defisit. Desifit ini bervariasi, tetapi satu hal, defisit harus aman. Negara Eropa masih mengalami krisis sekarang ini, karena defisitnya besar sekali sehingga APBNnya keropos dan ekonominya tidak selamat. Oleh karena itulah kita harus menghitung defisit yang tepat, defisit yang aman. Ingat, hampir semua negara berkembang termasuk Negara-negara maju, kalau defisitnya tinggi untuk menutup itu diambil dari pinjaman atau hutang. Tentu kita tidak ingin makin ke depan rasio hutang kita ini menjadi lebih buruk, harusnya menjadi lebih baik, dan kita akan lebih mengandalkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Dari APBN yang akan dijelaskan nanti, kita tahu berapa yang disalurkan kepada daerah, utuh. Dengan sistem desentralisasi fiskal, apakah dalam bentuk DAU, DAK, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Kita juga akan tahu berapa besar subsidi untuk minyak, atau BBM, listrik pupuk dan lain-lainnya. Kita juga akan tahu nanti, berapa yang harus kita keluarkan untuk membayar bunga hutang yang terjadi secara kumulatif hingga hari ini, dan kalau saya lanjutkan, kita juga akan tahu, berapa banyak porsi untuk membangun infrasturktur.

 

Ini harus kita pahami secara gamblang, dengan demikian kalau kita ingin menata kembali APBN kita dan kemudian juga APBD, semuanya berada dalam kondisi yang sehat, yang berkualitas, dan yang berkesinambungan tadi.

Setiap kali saya berkunjung ke daerah, saya menerima laporan dari para Gubernur, dan sekali-sekali dari bupati dan walikota, hampir semua mengajukan tambahan biaya untuk pembangunan infrastruktur. Saya memahami itu tidak mengada ada, karena memang diperlukan di daerah, diperlukan di provinsi, kabupaten dan kota. Yang ingin saya sampaikan adalah, anggaran yang tersedia untuk membangun infrastruktur, yang begitu banyak di seluruh Indonesia, tidak memungkinkan untuk pembiayaan itu dibangun sekaligus, mesti ada prioritas, mesti ada pilihan-pilihan. Nah di dalam konteks inilah, nantinya kita akan bisa membicarakan. Kalau harus membiayai pembangunan infrastruktur yang pantas APBN berapa, APBD berapa, ini yang disebut dengan common responsibility untuk  pembangunan infrastruktur. Itu adalah agenda kedua, APBN.

 

Agenda ketiga saudara-saudara, APBD. Kita tahu karena setelah melakukan evaluasi berapa persen yang daerah gunakan, untuk belanja pegawai dan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif, atau dulu sering disebut dengan cost pembelanjaan rutin. Nanti akan tahu juga kita, berapa persen yang saudara gunakan untuk pembiayaan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kita juga akan tahu, apalagi kalau di breakdown pada tingkat kabupaten dan kota, berapa banyak yang terserap untuk membangun gedung-gedung, membeli mobil-mobil, persentasenya, nominalnya, dan berapa banyak yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. Ini semua potret, yang harus kita telaah secara jernih nanti saudara-saudara, bagi penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

 

Hadirin peserta rapat kerja yang saya cintai,

 

Sedangkan agenda keempat, atau agenda terakhir adalah, langkah percepatan penyerapan anggaran, dan juga revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa. Kenyataannya, dalam evaluasi yang kita laksanakan, banyak yang terlambat menyerap anggaran. Ini terjadi di kementerian dan lembaga pusat, juga terjadi di daerah. Kalau terlambat penyerapannya, hampir pasti sumbangan atau kontribusi APBN, APBD terhadap pertumbuhan akan kurang maksimal, demikian juga multiplayer effect, efek ganda yang positif, dari terserapnya anggaran dan pembelanjaan, juga tidak terjadi. Ini tentu menyia-nyiakan peluang bagi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, menyangkut Keppres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, saya mendengar banyak keluhan, banyak yang menganggap terlalu kaku, dengan demikian menghambat kelancaran dan penyerapan anggaran.

 

Oleh karena itu, kita revisi, kita lakukan perubahan-perubahan, tetapi tetap saudara, tujuannya harus jelas. Bukan mengubah asal mengubah, kita melakukan revisi Keppres yang dulu disusun dengan seksama oleh pemerintahan sebelumnya, tentu memiliki tujuan yang baik. Ketika dijalankan, ada masalah-masalah, kita perbaiki. Tapi tidak boleh keluar dari tujuan yang baik itu. Yang ingin kita pastikan, jangan sampai terlalu birokratis, karena terlalu birokratis maka tidak cepat, terhambat, tidak lancar. Setelah kita tata kembali, kita lakukan revisi, harapan saya penggunaannya tetaplah yang akuntable, dan tetaplah dengan supervisi yang baik.

 

Saudara-saudara,

 

Agenda keempat ini tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, besok satu hari, mulai jam 9 sampai jam 11, sebelum Salat Jumat, karena itu hari terakhir, itu khusus membahas percepatan penyerapan anggaran dan revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan itu.

 

Saudara-saudara,

 

Semangat dari rapat kerja ini adalah, supaya tidak keliru, untuk mengidentifikasi masalah secara obyektif dan terbuka. Kemudian, setelah kita kenali masalahnya mengapa, masih ada hambatan di sana sini, mengapa harusnya terjadi pertumbuhan 6% misalkan di daerah x, kok hanya 5%? Mengapa pula pada tingkat nasional barangkali lebih tinggi lagi, itu terjadi? Maka kita akan melakukan perbaikan secara bersama dan secara komprehensif. Istilah saya adalah solutions to common problems, solusi untuk permasalahan bersama kita. Oleh karena itu, masih berkaitan dengan rapat kerja ini, saya berharap saudara bisa menggunakan waktu dan forum ini dengan sebaik-baiknya, jangan kita di sini diam, tetapi nanti di luar menggerutu. Tidak baik. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menuntaskan segala persoalan, yang memang bisa diselesaikan pada forum dua hari ini. Dengan demikian, rakyat tidak bingung karena sinergi diantara kita semua berlangsung dengan baik. Sinergi itu bukan hanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi juga sinergi antar kementerian. Jangan dikira antar kementerian itu tidak ada masalah, masih ada masalah. Demikian juga antara pusat dan daerah. Sehingga sinergi secara horisontal dalam arti pembangunan sektoral dan sinergi secara vertikal dalam arti pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

UKP IV akan terus melakukan evaluasi secara berkala, dan hasilnya akan disampaikan kepada saudara, yang sudah disampaikan kepada para menteri setelah kita bertemu di Cipanas dan Tampak Siring. Di waktu yang akan datang evaluasi juga akan disampaikan kepada para gubernur dan secara selektif kepada bupati dan walikota, yang memang ada yang sangat prinsipil untuk kita sampaikan. Ada kalanya sudah baik di pusat, sudah baik di provinsi, ada masalah di kabupaten kota, kita sampaikan dengan tujuan untuk perbaikan, supaya hasilnya lebih baik lagi. Dan tentu rakyat juga perlu tahu atas semuanya ini, yang penting-penting, tidak semua, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kita.

 

Saya saudara-saudara, selaku Presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Para gubernur tentu bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan juga bertanggung jawab kepada rakyat di provinsi saudara. Demikian juga para bupati dan walikota, saya dapat laporan, ada kabupaten yang penggunaan APBD-nya tidak tepat. Setelah diajak dialog, jawabannya yang penting sudah disetujui oleh DPRD kabupaten itu. Ini keliru, tidak boleh, apa tidak mengikut garis kebijakan tatanan dan aturan yang ada. Saya ingatkan sekali lagi, bahwa sistem negara kesatuan tidak seperti itu, sekali lagi ini bukan negara federal dan yang berlaku di Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif, gubernur, bupati dan walikota, dan juga DPRD-nya masing-masing. Saudara itu satu sebetulnya, antara gubernur dengan  DPRD provinsi. Demikian juga, apa namanya, bupati walikota dengan DPRD kabupaten dan kota, tentu dengan fungsi yang berbeda. Ada mekanisme check and balance, tetapi hakekatnya semua harus menyukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional, utamanya yang tertuang dalam APBN.

 

Ini penting sekali, agar sekali lagi, anggaran negara yang alhamdulillah telah melampaui jumlah seribu trilyun, satu capaian yang patut kita syukuri atas kerja keras kita semua, harus benar-benar dapat kita gunakan secara efektif dan tepat sasaran. efisien dan optimal, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Ini menjadi kepentingan kita saudara-saudara, nanti ada potret pembangunan daerah demi daerah. Saya bertanya, karena ada yang tidak logis. Sebagai contoh, anggaran di daerah makin meningkat, tetapi justru kondisinya menurun. Antara lain kemiskinan, tapi juga ada daerah yang anggarannya, meningkatnya tidak tajam tapi perbaikan terjadi.

 

Mari kita temukan, mengapa, bukan untuk mencari-cari kesalahan, untuk perbaikan. Dengan demikian, kita benar-benar menjalankan tugas pembangunan dengan penuh tanggung jawab, karena tentu rakyat juga ingin merasakan hasilnya dan kemudian perbaikan harus terjadi.

 

Saudara-saudara,

 

Menutup pengantar dan direktif awal saya ini, meskipun tidak terkait langsung dengan raker kita ini, ada sejumlah hal yang saya mintakan atensi saudara, baik jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

Pertama, adalah persiapan menghadapi bulan Ramadhan, 1431 Hijriyah dan lebaran. Kita tahu, setiap mendekati hari lebaran, terjadi gejolak harga, itu bisa dijelaskan, explainable. Yah, kesimpulannya rumah tangga mengkonsumsi bahan pokok yang lebih demandnya meningkat, kalau supply barang-barang itu yang ada di pasar-pasar tetap, harga pasti naik. Akan terjadi setiap mendekati lebaran. Oleh karena itu, terhadap bahan-bahan pokok yang utama, manakala kenaikannya tidak wajar, maka menteri terkait dengan kerjasama dengan gubernur, bupati, dan walikota, laksanakanlah operasi pasar, dengan demikian terjadi stabilisasi harga.

 

Kemudian, kadang-kadang ada komoditas pertanian, yang petani itu mendapatkan untung setahun sekali. Yah, anggaplah itu rejeki. Tetapi kalau bahan-bahan pokok tentu harus kita pastikan kenaikannya tidak terlalu tinggi, tetapi kalau kenaikan satu atau dua menurut saya wajar-wajar saja. Dan untuk petani kita, terutama yang di daerah-daerah, maka anggaplah itu sesuatu yang terjadi yang tidak seberapa, tapi memberikan tambahan penghasilan bagi petani kita.

 

Yang kedua, permasalahan kecelakaan tabung LPG 3 kg. Saya sudah memberikan instruksi kepada jajaran terkait, para menteri terkait, Pertamina, dan semuanya. Saya berharap dilaksanakan dengan baik. Kemarin Mantan Wakil Presiden, Pak Jusuf Kala, datang menemui saya, karena barangkali ada wacana-wacana yang menyalahkan kebijakan dari konversi minyak tanah ke LPG ini. Saya sampaikan, bahwa tidak ada yang salah dengan kebijakan itu. Kebijakan yang pemerintah ambil waktu Presidennya saya dan Wakil Presidennya Pak Jusuf Kala. Bahwa ada masalah-masalah akibat dari kebijakan yang tidak keliru itu, kita perbaiki. Mungkin dulu tidak terpikirkan tapi setelah berjalan ada masalah. Oleh karena itu, saya berharap, kebijakan yang tidak keliru bisa menghemat anggaran yang sangat besar, itu dipastikan pelaksanaannya baik. Dan kecelakaan tabung LPG 3 kg tidak terjadi terus. Pastikan tabungnya, pastikan pipanya, pastikan bau gasnya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan pengawasan berulang-ulang. Pertamina dan jajarannya harus punya alat kendali ketika harus di isi dengan gas yang baru. Ada persoalan-persoalan pengoplosan, katanya. Coba dicek, karena selisih harga antara tabung LPG 12 kg dengan LPG 3 kg, akibatnya seperti itu, pengawasan, tapi juga solusi bagaimana supaya tidak terjadi pengoplosan. Saya persilahkan nanti Wakil Presiden memimpin rapat lanjutan, untuk betul-betul menuntaskan upaya kita mengatasi kecelakaan tabung LPG 3 kg itu.

 

Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah ibadah haji, tahun ini, tahun 1431 Hijriyah, atau tahun 2010 Masehi, ongkos jemaah haji alhamdulillah telah dapat kita turunkan. Tanpa mengurangi kualitas penyelengaraan, bahkan mudah-mudahan dengan pengalaman kita di waktu yang lalu, kita bisa lebih perbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji itu. Saya berharap, laksanakan persiapan yang baik, baik di tingkat Jakarta, tingkat daerah, tempat-tempat embarkasi dan demarkasi, sampai dengan apa yang akan dilaksanakan di tanah suci, baik di Mekkah, di Madinah, ataupun di kota-kota lain, di Minah, di Arafah, dan sebagainya.

 

Hal lain adalah, tumpahan minyak dari sebuah perusahaan minyak di Montara, Australia, yang dampaknya memasuki perairan Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Saya telah mengeluarkan instruksi dan saya tahu negosiasi tengah berlangsung. Intensifkan negosiasi itu, dengan perusahaan minyak itu, dan laksanakan kerjasama sebaik-baiknya dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Thailand, dan kemudian nanti bersama gubernur, bupati, dan masyarakat Rote, itu betul-betul diselesaikan. Dan saya ingin ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak karena tumpahan minyak ini, yang tentu mengganggu usaha mereka sehari-hari, seperti perikanan dan sebagainya. Saya mendapat laporan dua hari yang lalu, negosiasi tengah berlangsung dan ada progresnya. Saya berharap bisa diselesaikan dengan baik.

 

Hal lain yang saya minta atensi saudara, saya prihatin, banyak pilkada yang berakhir atau disertai dengan anarki, perusakan-perusakan, kekerasan-kekerasan. Ini kalau tidak bisa kita hentikan, langkah mundur dari demokrasi, dan pemilu yang sesungguhnya berjalan dengan baik selama ini. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban. Oleh karena itu, marilah bersama-sama, kalau pilkada tingkat kabupaten dan kota, saya meminta atensi para gubernur dan para menteri terkait, aparat kepolisian, lakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan. Dan manakala terjadi kekerasan, jangan hanya rakyat yang barangkali diagitasi, diprovokasi, atau akhirnya melakukan kekerasan seperti itu, tapi juga perlu diberikan sangsi, bagi mereka-mereka yang bertanggung jawab. Siapa tahu kandidat atau tim suksesnya terlibat dalam menggerakkan aksi-aksi kekerasan seperti itu. Ini tidak baik, karena korbannya lagi-lagi rakyat, korbannya apa yang telah susah payah kita bangun, kemudian dirusak begitu saja.

 

Yang terakhir, adalah tentang pemeliharaan lingkungan hutan. Saya meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari para gubernur, bupati, dan walikota. Kita telah mempunyai rencana aksi, kita menyiapkan anggaran dari APBN, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari negara-negara sahabat, dalam bentuk hibah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Semua bertanggung jawab. Menteri terkait, gubernur, bupati, walikota ajak, DPRD-nya ajak, masyarakat adatnya ajak, LSM-nya ajak perguruan tinggi agar semua bisa menyukseskan program ini. Dan terutama manakala apa yang kita lakukan untuk kepentingan hutan, kepentingan lingkungan, kepentingan yang lain, mengakibatkan kesulitan hidup bagi masyarakat lokal, maka harus ada bantuan nyata yang sepadan. Karena mereka barangkali harus mendapatkan mata pencarian yang baru. Oleh karena itu, ketika nanti bicara anggaran jumlahnya tidak sedikit, saya minta betul-betul dialirkan dan digunakan yang memang digunakan upaya untuk menata kembali hutan kita, tapi juga masih bisa digunakan untuk kepentingan yang baik, dengan sangat serius memperhatikan lingkungan dan kelestariannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

 

Saudar-saudara,

 

Saya kira itulah tambahan atensi saya, diluar agenda utama dalam raker ini. Dan setelah ini, nanti pada saatnya jam 10 akan dilanjutkan dengan sesi, berikutnya lagi ada break sekitar sepuluh menit, saya kira. Saya berharap, mari kita jalankan rapat kerja ini dengan sebaik-baiknya. Satu setengah hari itu bermakna kalau kita bisa gunakan dengan baik.

 

Terima kasih,

 

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.

 

 

Saudara-saudara,

 

Peserta rapat kerja yang saya hormati dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK dan Ketua yang hadir pada acara rapat kerja kita hari ini, sekaligus sebelum kita mulai acara ini saya ucapkan selamat kepada tiga saudara kita yang terpilih atau terpilih kembali sebagai gubernur untuk memimpin provinsi masing-masing.

 

Pertama adalah saudara Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi, Yang kedua adalah saudara Agustin Terasnarang memimpin kembali Kalimantan Tengah, dan yang ketiga saudara Rudi Arifin memimpin kembali Kalimantan Selatan. Yang belum saya sebut, menunggu proses final untuk segera dilantik dan segera memulai tugas memimpin daerah dan masyarakatnya masing-masing.

 

Saudara-saudara,

 

Rapat kerja yang berlangsung selama dua hari ini, telah membahas sejumlah isu penting dan telah menghasilkan sesuatu yang konkrit. Ada tiga produk yang telah saya tanda tangani, menyusul telah dapat dirumuskannya berbagai solusi dan opsi menyangkut pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, yang juga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD.

 

Satu, adalah revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang jasa konstruksi. Dua, adalah revisi Keputusan Presiden, pertama adalah Keppres Nomor 80, tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sudah kita revisi dan menjadi Perpres. Dan satu lagi adalah Keppres, ulangi betul, Keppres 42 tentang pengelolaan APBN yang juga menjadi Peraturan Presiden. Tentu sejumlah hasil konkrit yang akan kita jalankan bersama, ke depan ini.

 

Saya sungguh gembira saudara-saudara, karena apa yang sama-sama kita rasakan dalam dua hari rapat kerja ini, kita semua sungguh bertekad untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan juga efektivitas pembangunan kita di seluruh tanah air, yang semuanya itu kita sepakati, kita jalankan sesuai dengan tatanan konstitusi dan sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita.

 

Tadi, sekali lagi, Menko Perekonomian telah mensarikan semua hal penting yang telah kita bahas selama rapat kerja ini. Kita berpendapat bahwa rapat kerja kita ini telah mencapai sasaran.

 

Pertama, berkaitan dengan perkembangan dan dinamika makro ekonomi, kita sudah mengetahui posisi perekonomian nasional kita sekarang ini ditengah perekonomian global. Mari, apa yang telah kita raih dengan susah payah, kita jaga, dan bahkan kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang.

 

Tidak mudah saudara, mendapatkan momentum dan peluang seperti sekarang ini. Lihatlah negara-negara lain, bahkan yang lebih maju dibandingkan kita, juga masih berkutat dengan dampak dari krisis global yang terjadi tahun 2008, 2009 yang lain.

 

Oleh karena itu saya mengajak, marilah, meskipun masih banyak masalah yang kita hadapi, tetapi momentum dan peluang yang ada ini tidak kita sia-siakan, agar pertumbuhan ekonomi yang ingin sama-sama kita tingkatkan, benar-benar dapat kita tingkatkan. Pengangguran bisa terus kita kurangi, kemiskinan pun juga terus kita turunkan. Seraya menjaga iklim investasi.

 

Kita tahu masih banyak persoalan yang berkaitan dengan iklim investasi, di pusat maupun di daerah. Marilah kita benahi bersama-sama. Demikian juga ketika pertumbuhan telah terjadi, mari kita kelola stabilitas harga. Dengan demikian daya beli rakyat, atau pertumbuhan itu sendiri tidak tergerus karena harga yang naik.

 

Kemarin sore saya melihat tayangan televisi luar negeri, yang menyebutkan bahwa kuartal kedua ini pertumbuhan kita 6,2%, yang menurut televisi luar negeri itu, yang tentu dilihat oleh masyarakat dunia, disumbang oleh konsumsi, oleh investasi, dan oleh ekspor yang meningkat.

 

Ini baik. Kalau hanya ditopang oleh satu kontributor saja, katakanlah konsumsi, ini sesungguhnya belum kokoh. Tidak selalu seistenable, tetapi karena tiga-tiganya hadir, alhamdulillah ini bisa meningkatkan trust dunia kepada perekonomian kita sehingga kerja sama di waktu mendatang akan lebih baik lagi.

 

Kemudian harga saham kita kemarin naik 2%, kenaikan yang tinggi di tengah kenaikan tipis yang lain, atau bahkan penurunan. Kalau yang mengangkat televisi internasional biasanya mendapat perhatian dari masyarakat internasional, dan tv asing itu sering itu kritis pada Indonesia, tetapi ketika ada kebaikan dia juga tidak segan untuk mengangkat, dan ini bagus, karena dunia juga tahu gambaran yang lebih utuh tentang negeri kita.

 

Saudara-saudara,

 

Itu yang pertama yang kita capai kemarin. Yang kedua, dengan diskusi selama dua hari, kita tahu tentang kebijakan dasar potensi dan situasi APBN kita, apa yang bisa dilakukan untuk alokasi dan distribusi anggaran, dan apa yang tidak mungkin karena diluar batas kemampuannya. Dengan posisi itu, kita sepakat APBN kita ke depan mesti makin sehat, makin berkualitas, dan berkesinambungan.

 

Kita juga ingin biaya atau spending pembangunan, ditambah stimulasi pertumbuhan, itu meningkat, meningkat, baik secara nominal maupun secara prosentase, termasuk yang saudara sangat inginkan, terutama para gubernur, adalah peningkatan dari porsi APBN dan kemudian juga APBD. Harapan saya nanti untuk pembangunan infrastruktur. Yang lain kita tahu, situasi dan untuk apa saja anggaran digunakan di daerah, dengan melihat potret APBD yang ada sekarang ini di provinsi, kabupaten, dan kota.

 

Kita sepakat ke depan APBD juga harus makin berimbang. Kita mencegah pembelanjaan atau pengeluaran yang terlalu konsumtif, dan dengan demikian lebih banyak lagi APBD yang kita gunakan untuk pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas hidup rakyat kita. Dan yang terakhir, masih kesimpulan diskusi yang saya garis bawahi, kita sepakat agar penyerapan APBN dan APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian menggerakkan perekonomian baik lokal maupun nasional karena ada multi player effect-nya, termasuk diperlukannya perbaikan, penyempurnaan, penyederhanaan, berbagai aturan agar anggaran itu cepat diserap dan implementasi dari APBN dan APBD terutama belanja modal, itu bisa berlangsung lebih baik lagi.

 

Kuncinya saya setuju, dan disini ada pimpinan BPK, pimpinan KPK, ada Jaksa Agung, ada Kapolri. Kita ingin semuanya itu berlangsung lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, tetapi tetap akuntable, itu yang kita pegang.

 

Satu PP dan dua Peppres yang saya tanda tangani hari ini, yang saya sampaikan tadi, tujuannya untuk itu, melancarkan semua urusan tetapi tetap dengan menjaga akuntabilitas.

 

Nah, dari kesimpulan utama itu, maka instruksi saya adalah sebagai berikut. Tolong dicatat, terutama jajaran pemerintah, karena niscaya sungguh dapat kita jalankan bersama-sama.

 

Pertama kepada Mendagri dan Menteri Keuangan, bersama unsur pimpinan daerah untuk segera merumuskan upaya peningkatan sinergi pusat dan daerah, sekaligus lihat kembali PP Nomor 19 tentang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat agar lebih jelas, kuat, tegas, menyangkut siapa berbuat apa, dan siapa bertanggung jawab tentang apa.

 

Ini sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, rumuskan dengan baik, dengan prinsip bahwa sistem desentralisasi dalam sistem negara kesatuan itu adalah satu pembagian kewenangan yang tepat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota. Itu. Jadi bukan model federasi maupun konfederasi. Tolong Mendagri dan Menteri Keuangan rumuskan bersama unsur pimpinan daerah.

 

Berikutnya, Mendagri dan Menteri Keuangan juga bersama-sama unsur daerah, rumuskan standar yang pantas untuk tunjangan dan insentif jajaran pejabat di daerah. Kemarin dibahas, ada spektrum yang begitu tajam, begitu. Oleh karena itu rumuskan dengan baik, perhatikan segi tanggung jawab, keadilan dan kepatutan penggunaan anggaran. Tidak harus sama antar satu daerah dengan daerah yang lain, karena ada faktor-faktor khusus yang tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian. Tetapi tentu ada semacam koridor, tentu ada semacam floor dan selling, batas bawah dan batas atas. Ini juga menyangkut rasa keadilan dan kepatutan. Silahkan rumuskan dengan baik.

 

Yang ketiga, Mendagri dan Menpan, serta reformasi birokrasi, bersama-sama unsur daerah. Rumuskan jumlah yang tepat untuk pegawai di daerah. Yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik, secara optimal, tetapi dalam batas kemampuan anggaran, dan lihat kembali PP nomor 41 tentang organisasi.

 

Yang keempat, Menteri Pekerjaan Umum dan menteri terkait, yang berkaitan dengan pembangunan dan penyediaan infrastruktur, bersama unsur daerah. Tentukan kembali, tolong dimutakhirkan, di update, prioritas pembangunan infrastruktur. Rumuskan sekaligus sisi penganggarannya. Paduan antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten atau kota, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan manakala lebih tepat dengan Skin Public Private Partnership, Public Private Financing, jalankan itu.

 

Yang kelima, penentuan anggaran decon, dikonsentrasi, yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dikelola oleh menteri secara sektoral agar benar-benar berkoordinasi dengan gubernur, agar semua itu betul-betul integrated. Gubernur tentu punya rencana membangun provinsinya. Oleh karena itu, bagus, klop, sinergis, apabila semua dana yang digunakan itu benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun itu. Oleh karena itu, meskipun ini kewenangan pemerintah pusat, tapi tetap dalam sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi yang baik dengan gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Sekaligus mencegah tumpang tindih, sekaligus mencegah mised match.

 

Ada satu proyek, yang oleh gubernur diharapkan pembangunan jalannya, penyediaan listriknya,  penyediaan airnya itu, bersama-sama dengan kerangka waktu yang diharapkan. Nah bagaimana mungkin kalau turunnya berbeda-beda, dana yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ini juga, mari kita perbaiki dan kita jalankan sistem dan skin seperti itu.

 

Yang keenam, kepada jajaran pemerintah pusat. Saya meminta perhatikan aspirasi dan rekomendasi dari para gubernur, tentang pembangunan infrastruktur, tentang penyediaan dan penambahan alat transportasi, tentang kebijakan ekspor dan impor, dengarkan, karena ekonomi nasional sesungguhnya juga kumpulan dari ekonomi-ekonomi daerah.

 

Sebaliknya yang ketujuh, kepada para gubernur, pahami situasi makro ekonomi, pahami pula tentang APBN kita, utamanya prioritas, kemampuan dan batas kemampuan, sisi penerimaan, sisi pengeluaran, defisit, subsidi, dan lain-lain. Dengan demikian, saudara juga akan realistik ketika mengharapkan bantuan dari pusat melalui APBN atau dana-dana yang didesentralisasikan.

 

Saya juga berharap dengan pemahaman tentang sistem pemerintahan yang utuh, yang satu, saudara juga menjalankan semua kebijakan dan program pemerintah pusat yang digariskan oleh presiden selaku Kepala Pemerintahan.

 

Yang kedelapan, dengan telah diperbaikinya, disempurnakannya banyak sekali aturan, misalnya tadi, Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Kemudian aturan jasa konstruksi, aturan pengelolaan APBN, dan semuanya. Saya menugasi Kepala UKP IV dan Pimpinan BPKP, tentu kita berharap ada koordinasi dengan BPK dan KPK, untuk memberikan eksistensi kepada daerah tentang penggunaan anggaran dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku itu.

 

Banyak pemerintah daerah, pejabat, yang dinyatakan bersalah karena tidak memahami dengan utuh aturan itu. Mari kita kembangkan, bukan kebiasaan untuk menjebak, menunggu seseorang sampai salah, tapi kita cegah dengan cara memberikan esistensi, memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dengan demikian semua bisa berlangsung dengan baik. Kalau daerah ragu-ragu, macet pembangunan. Untuk tidak ragu-ragu dan tidak salah, mari kita berikan esistensi dengan konkrit. Dan disini saya minta tim UKP IV dan BPKP bekerja bersama-sama.

 

Yang kesembilan, atau yang terakhir, kepada Kepala UKP IV agar melakukan monitoring dan evaluasi atas instruksi Presiden ini. Semua, yang kita terbitkan dalam PP dan Perpres, yang telah saya instruksikan tadi, dan yang akan kita tindak lanjuti bersama ke depan. Laporkan hasil monitoring dan evaluasi saudara tiga bulan dari sekarang, tembuskan kepada para menteri, kepada para gubernur, dan kepada para bupati dan walikota, kalau memang itu berkaitan dengan bupati dan walikota. Dan yang penting-penting tolong disampaikan kepada publik melalui tes kita, karena kita harus menjaga transpalansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kita kepada rakyat yang memberikan mandat kepada kita semua.

 

Itulah saudara-saudara, yang saya instruksikan kepada saudara. Selamat bertugas. Sebentar lagi, bagi yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan menjalankan ibadah puasa. Dan kepada semua saya ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan.

 

Sekian,

 

Terima kasih,

 

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.