Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Musyawarah Nasional ADPSI, 16 April 2010

Jumat, 16 April 2010
Di baca 947 kali

 

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL

ASOSIASI DPRD PROVINSI SELURUH INDONESIA

DI ISTANA NEGARA

TANGGAL 16 APRIL 2010

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Saudara Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua APPSI, Saudara pimpinan sementara ADPSI, pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, para peserta munas yang saya cintai dan saya banggakan,

 

Marilah sekali lagi, pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan semoga kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta, utamanya dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan pembangunan di daerah Saudara semua.

 

Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan Musyawarah Nasional kepada Saudara semua. Semoga Musyawarah Nasional ini menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan, baik bagi asosiasi, maupun kepada pembangunan daerah, dan tentunya lebih luas lagi, bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara kita.

 

Kepada pimpinan dan pengurus ADPSI untuk masa bakti 2005-2010, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas karya dan pengabdiannya, dan nantinya, saya mengucapkan selamat dan selamat bertugas kepada pemimpin dan pengurus baru untuk masa bakti 2010-2015.

 

Saudara-saudara,

 

Adalah menjadi tekad kita agar makin ke depan, utamanya lima tahun mendatang, pemerintahan di Indonesia, termasuk yang ada di daerah makin efektif. Efektif berarti bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, effective government. Kemudian, kita juga ingin tahun-tahun mendatang, dan utamanya lima tahun mendatang, di negeri tercinta ini juga bisa kita bangun dan perkuat tata pemerintahan yang baik, good governance. Kalau saya berbicara pemerintahan, adalah pemerintah nasional, yang oleh UUD 1945, oleh konstitusi kita, Presiden diberikan kewenangan untuk memimpin pemerintahan.

 

Dalam Undang-Undang yang berlaku, pemerintahan, sebagaimana Saudara ketahui, terdiri dari dua sebenarnya; pemerintahan pada tingkat pusat atau nasional dan pemerintahan pada tingkat daerah. Undang-Undang mengatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota dengan jajarannya, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh karena itu, Saudara semua menjadi satu keutuhan di dalam mengemban tugas negara untuk menyukseskan, baik tugas-tugas pemerintahan umum di daerah maupun tugas-tugas pembangunan.

 

Sama pentingnya sebagaimana disampaikan oleh Mendagri tadi. Maju mundurnya daerah, berhasil tidak berhasilnya pembangunan di daerah, sangat ditentukan oleh kebersamaan dan sinergi, bukan konfrontasi. Sinergi antara Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Itu adalah etika pemerintahan. Rakyat akan sangat senang kalau pemerintahan daerah betul-betul bersinergi untuk mencapai tujuan itu.

 

Manakala DPRD mengkritisi pimpinan daerah, apakah Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengawasi apa yang dilakukan oleh pimpinan daerah itu, bersama-sama mengembangkan berbagai kebijakan dan aturan semata-mata untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan baik, dan rakyat kita di daerah Saudara semua makin ke depan makin memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Mari kita pahami hakikat tugas dan tanggung jawab seperti itu.

 

Saudara-saudara,

 

Kita meskipun negara kesatuan, bukan negara federal, bukan negara konfederasi, kita telah memilih sistem pemerintahan desentralisasi dengan format otonomi daerah, ditambah dengan otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Tetapi hakikatnya, sistem pemerintahan yang kita anut sekarang ini berbeda dengan sistem yang berlaku pada era Orde Baru, yang lebih sentralistik, yang lebih konsentrik. Meskipun tidak boleh serta merta kita menyalahkan apa yang berlaku di masa lalu, tetapi atas pertimbangan kita semua, sejalan dengan sasaran dan tujuan reformasi, maka kita telah memilih, sekali lagi, sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan kewenangan dan sumber daya, authority and resources, yang lebih besar kepada daerah, termasuk desentralisasi fiskal agar Saudara bisa mengemban tugas dengan baik. Fungsi-fungsi pemerintahan hampir semua telah diserahkan kepada daerah, kecuali enam fungsi yang semua sudah tahu.

 

Saya sering mengatakan, di masa lalu, barangkali keberhasilan pembangunan di negeri kita lebih dari 60 % ditentukan oleh pusat, oleh menteri sebagai pembantu-pembantu Presiden. Tetapi sekarang, lebih dari 60 % sangat ditentukan oleh daerah, karena memang telah didesentralisasikan dengan format otonomi daerah. Oleh karena itu, peran Saudara sangat penting. Ambillah tanggung jawab dan kepercayaan rakyat ini dengan sebaik-baiknya agar rakyat di provinsi Saudara semua makin ke depan makin baik, memiliki ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan yang makin baik pula.

 

Saudara-saudara,

 

Sebenarnya, kalau kita mempelajari sejarah berkembangnya politik dan pemerintahan di seluruh dunia, apapun bentuk pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang dianut, apakah monarki konstitusional, apakah republik yang bertumpu pada sistem kabinet presidensiil, ataupun sistem parlementer, dulu kala fungsi dari parlemen itu ada dua yang paling mengemuka. Pertama adalah untuk pembuatan undang-undang, law making. Oleh karena itulah di banyak negara, istilah member of the parliament, itu disebut dengan law makers, legislators, karena fungsi utamanya membuat Undang-Undang. Pada tingkat daerah, membuat, mempersiapkan Peraturan Daerah.

 

Fungsi yang kedua, dulunya adalah memastikan bahwa negara mendapatkan penerimaan dari pajak. Dulunya begitu, berkembang memang akhirnya menjadi fungsi budgeting. Kemudian dalam perkembangannya, masuk lagi fungsi pengawasan, supervisi. Memastikan, kalau tingkat pusat, apakah Presiden, apakah Perdana Menteri, apapun sebutannya, sebagai elected leaders, itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Di daerah pun demikian. Apakah para Gubernur, Bupati, dan Walikota, sungguh menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik, dan bisa menjalankan pemerintahan yang efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan.

 

Tentu banyak varian dari satu negara ke negara yang lain. Di negara kita pun berkembang, sehingga sekarang kita kenal DPR kita, DPR RI, ada DPD RI, ada DPRD, di seluruh Indonesia itu telah memiliki cakupan, baik tugas maupun fungsi yang lebih luas. Tapi jangan lupa bahwa tiga hal yang paling mengemuka tadi; membuat undang undang atau peraturan daerah, memastikan APBN, APBD tepat dan benar, dan kemudian pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.

 

Saya ingin ingatkan semua, karena kita yang diikat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar harus sungguh memahami kewenangan dan batas kewenangan kita masing-masing. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Bahkan di era reformasi, dengan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan Presiden itu menciut, makin ramping, makin sedikit. Dan itu tentu membawa kebaikan, karena muncul checks and balances yang baik. Demikian juga lembaga yang lain. Parlemen pun juga memiliki kewenangan dan batas kewenangan. Lembaga judiciary, yudikatif, juga demikian, memiliki kewenangan dan batas kewenangan. Semua. Di situlah betul-betul terjadi checks and balances sehingga tidak ada surplus kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang begitu besar yang akhinrya tergoda untuk disalah gunakan.

 

Ingat, power tends to corrupt, kekuasaan itu bisa disalah gunakan. Absolute power, kekuasaan yang absolut, corrupts absolutely, biasanya penyimpangannya juga besar atau tinggi. Oleh karena itulah sudah tepat tatanan ketatanegaraan yang berlaku sekarang ini atas hasil dari reformasi yang dijalankan sepuluh tahun ini. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya.

 

Saudara-saudara,

 

Hakikatnya kita memulai penugasan lima tahun mendatang. Saudara dipilih oleh rakyat, saya juga dipilih oleh rakyat. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dipilih oleh rakyat. Saya yang dipilih oleh rakyat mengangkat Menteri, hakikatnya menteri pun juga menjadi proses dari aliran mandat yang diberikan oleh rakyat kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sukseskan betul tiga tugas lima tahun mendatang untuk rakyat kita.

 

Saudara-saudara saya kira sudah mengetahui bahwa ada tiga pilar yang menjadi agenda pembangunan lima tahun mendatang. Pertama kita harus sungguh meningkatkan ekonomi kita secara nasional, yang kemudian ekonomi yang meningkat dan berkembang dengan baik itu kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pilar pertama adalah economy for prosperity, ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Pilar yang kedua adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi kita ini makin matang, makin mapan, makin membawa manfaat bagi rakyat. Demokrasi yang juga menghormati dan mematuhi aturan main, serta pranata hukum, rules of law, begitu, ciri-ciri demokrasi yang matang.

 

Yang ketiga adalah pilarnya keadilan. Tidak boleh negara kita makin maju, makin berhasil, demokrasi makin luas dan berkembang, tetapi kita melupakan keadilan, termasuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mari kita ingat betul, ada tiga pilar yang harus kita kembangkan secara bersama. Tiga-tiganya tidak boleh dilupakan, harus berjalan paralel dan seimbang.

 

Oleh karena itu, saya mengundang para pimpinan DPRD Provinsi untuk nanti bersama-sama dengan para Menteri, para Gubernur, para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dengan BUMN, juga Dewan Pertimbangan Presiden untuk melaksanakan Rapat Kerja selama 3 hari 2 malam. Mengapa saya mengatakan 2 malam? Malamnya masih kita gunakan, untuk retreat. Saya minta tidak untuk jalan-jalan malam harinya, kita gunakan untuk retreat, meskipun suasananya lebih relax. Saya ingin dalam waktu 3 hari 2 malam kita merumuskan, menghasilkan empat produk penting.

 

Pertama; adalah bagaimana ekonomi kita, nasional dan daerah lima tahun berkembang dengan baik. Yang kedua; kita evaluasi semua program-program pro rakyat agar tetap efektif dan mencapai sasaran. Yang ketiga; kita ingin benar-benar membuat keadilan itu tegak bagi semua. Kita melakukan banyak hal akhir-akhir ini yang kita rasa jauh dari rasa keadilan, semata-mata agar betul-betul keadilan tegak, makin baik. Dan yang keempat itu kita ingin membahas, merumuskan, dan menghasilkan produk bagaimana kita semua mencapai tujuan Millenium Development Goals.

 

Saudara tahu MDGs menjadi komitmen dunia, yang dalam komitmen tahun 2000, tahun 2015 dunia ingin mengurangi kemiskinan separuh dari kemiskinan sejak itu dicanangkan. Tentu ada delapan tujuan. Nanti akan kita pastikan semua tujuan itu bisa dicapai oleh Indonesia. Kalau saya bicara Indonesia, kumulasi, agregat dari apa yang dicapai oleh provinsi-provinsi di Indonesia. Kalau bicara provinsi, capaian MDGs di Provinsi X misalnya, adalah kumulasi dan agregat dari yang dicapai oleh kabupaten dan kota. Begitulah mata rantai, begitulah integrasi, begitulah sistem yang berlaku di negara kita.

 

Saudara-saudara,

 

Yang kelima; saya ingin mengajak kita semua sungguh menyukseskan pembangunan, utamanya pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi khususnya, pastikan bahwa para Gubernur dengan jajarannya sungguh serius di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum di daerah dan tugas-tugas pembangunan di daerah. Saya memiliki kepentingan yang tinggi pastikan bahwa para Gubernur itu, yang merupakan kepanjangan dari Presiden, tapi sekaligus yang dipilih oleh rakyat secara langsung, sungguh serius dan memiliki kinerja yang baik dan bisa mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Saya sungguh minta tolong, pastikan itu dilaksanakan.

 

Dari sekian banyak kewajiban dan tugas pemerintah daerah, para Gubernur utamanya, saya titip sebelas hal, bisa diingat, bisa dicatat nanti. Pertama: ekonomi harus tumbuh lima tahun mendatang ini. Untuk apa? Ya untuk kepentingan rakyat di Provinsi itu, untuk kepentingan nasional. Kejar berapa pertumbuhan di Provinsi itu. Jangan terlalu jauh di bawah nasional. Syukur-syukur di atas pertumbuhan nasional. Banyak provinsi yang economic growth-nya itu di atas pertumbuhan nasional, saya senang. Senang dan tolong dijaga dan dipertahankan. Lampaui target nasional.

 

Kalau provinsi-provinsi melampaui, otomatis pertumbuhan nasional terdongkrak ke atas, growth.

 

Yang kedua: pastikan, sampaikan pada para Gubernur dengan jajarannya, lapangan pekerjaan harus makin banyak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran harus makin berkurang. Pastikan itu. Kalau ada saudara kita menganggur, secara moril, mereka merasa kecil. "Saya kok tidak bekerja, kok malu, bagaimana anak istri saya? Bagaimana masa depan saya?" Mendasar sekali. Kalau ada mereka yang tidak bisa bekerja. Semua upaya, arahkan bagaimana membuka lapangan pekerjaan, apakah menjadi pegawai negeri, apakah menjadi enterpreneurs, atau wirausaha, ataupun profesi apapun, yang penting warga dari provinsi Saudara lebih banyak yang bisa bekerja.

 

Yang ketiga: pedulilah dan jaga stabilitas harga. Jangan apatis, jangan tidak peduli, jangan diam saja, tiba-tiba ada harga yang naik kelewat tajam. Ada apa ini? Kasihan rakyat. Memang harga itu pertemuan dari supply and demand, itu hukum ekonomi. Tetapi ada kalanya kadang tidak wajar, mungkin spekulasi, mungkin kenakalan para tengkulak. Tolong, ini termasuk kewajiban kita menjaga stabilitas harga. Dalam istilah ekonomi, inflasi tidak boleh tanpa kendali. Kasihan rakyat kita.

 

Yang keempat: teruslah mengurangi kemiskinan. Saudara bisa datang mengecek ke berbagai kantong-kantong kemiskinan, apakah ada perubahan dari tahun ke tahun. Kalau tidak ada, sampaikan pada gubernur, kok tidak ada perubahan. Apa programnya?, apa solusinya?, apa kebijakannya?, berapa anggarannya?, dan sebagainya.

 

Kemudian yang kelima: pastikan bahwa pangan, dan energi, dan air cukup. Saya garis bawahi air minum. Dunia sudah mulai mengalami persoalan dengan air minum, water, clean water, drinking water. Oleh karena itu, saya pesan, jangan hanya pangan, jangan hanya energi, pastikan air minum itu juga menjadi perhatian dari daerah. Saya berasal dari Pacitan. Pacitan itu, kalau ada istilah daerah tertinggal, Pacitan itu ada 12 kecamatan, seingat saya lima belas tahun yang lalu itu semua kecamatannya semua tertinggal. Padahal ukuran kabupaten tertinggal itu apabila lebih dari separoh tertinggal, Pacitan, bayangkan, semua tertinggal.

 

Antara lain kalau ambil air itu dua kilometer bawa ember. Terutama daerah-daerah pegunungan yang mengelilingi Kota Pacitan. Dulunya seperti biasa-biasa saja. Alhamdulillah sekarang sudah makin berubah. Demikian juga saya lihat di Lombok Tengah, di beberapa tempat masih seperti itu, pastikan makin ke depan air minum itu makin tersedia. Ini juga termasuk kepemimpinan, termasuk kepedulian, dari kita semua.

 

Yang keenam: pendidikan dan kesehatan. Anggaran akan terus kita tambah, secara nominal. Oleh karena itu harus berhasil pendidikan dan kesehatan.

 

Yang ketujuh: pelayanan publik. Berikan pelayanan kepada masyarakat, jangan dipersulit urusan-urusan. Sampaikan kepada para Gubernur dan jajarannya, berikan pelayanan kepada rakyat. Kita ini abdi rakyat, abdi negara, bukan abdi parpol sebetulnya. Siapapun, dari partai politik manapun Saudara, kita semua mengemban tugas untuk rakyat, untuk negara. Setelah disumpah apakah menjadi Presiden, menjadi Menteri, menjadi Gubernur, menjadi anggota DPR, DPRD, kita utamakan kepentingan rakyat, kepentingan negara. Oleh karena itu, pelayanan publik tolong betul-betul dijalankan. Pastikan para Gubernur, dan kemudian Bupati, dan Walikota, memberikan pelayanan publik, ngurusin segala macam mudah, tidak sulit, murah, kalau perlu gratis, kalau perlu, mengapa tidak.

 

Yang kedelapan: pastikan infrastruktur dasar itu makin lengkap. Memang membangun infrastruktur biayanya sangat tinggi. Tapi harus ada tambahan, harus ada kemajuan tiap tahunnya. Program PNPM, gunakan dengan baik untuk menambah infrastruktur dasar, ditambah yang program-program utama pembangunan infrastruktur. Alokasikan APBD yang pantas untuk infrastuktur dasar. Dorong para Gubernur benar-benar bisa membangun infrastruktur lebih banyak lagi.

 

Yang kesembilan: investasi, dunia usaha. Tidak mungkin lapangan pekerjaan tercipta di Provinsi Saudara, tidak mungkin penerimaan atau PAD naik di Provinsi Saudara manakala investasi tidak bergerak, dunia usaha tidak berkembang. Ingat, Perda yang menghambat investasi dan menghambat usaha sama dengan menutup peluang untuk lapangan pekerjaan rakyat, untuk penerimaan, untuk pajak dan sebagainya.

 

Pastikan investasi berkembang dan jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang untuk investasi, untuk usaha harus menghubungi saudaranya Si X, lewat pintu ini, lewat sana, lewat situ, tidak transparan, tidak akan jalan investasi. Buka, transparan, dorong, permudah. Setelah dipermudah, tumbuh investasi, tumbuh usaha, pastikan usaha itu bayar pajak, pastikan menciptakan lapangan pekerjaan, pastikan ada bantuan untuk masyarakat keliling, namanya Corporate Social Responsibility. Tetapi dasarnya harus ada dunia usaha tumbuh, harus ada investasi, kalau tidak dari mana lapangan pekerjaan dan penerimaan daerah. Jangan dibalik, "jangan harapkan Saudara bisa usaha di sini kalau tidak melewati adik saya, tidak melewati saudara saya, tidak melewati Si Ini." Balik kanan dia, cari provinsi lain, berkembang di situ. Hati-hati, harusnya welcome. Tetapi betul-betul si usaha, investasi itu memenuhi kewajibannya.

 

Yang kesepuluh: lingkungan. Saya prihatin banyak kerusakan-kerusakan karena kelalaian kita, mungkin 10-20-30 tahun terakhir ini. Juga kelalaian bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak usah kita melihat masa lalu, kita ke depan. Galakkan yang namanya penghijauan, dan tanam pohon. Galakkan kehidupan masyarakat yang peduli lingkungan. Kita bangun infrastruktur untuk mencegah banjir, kita dorong instansi kehutanan melaksanakan reforestasi, atau penghutanan kembali. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan di lingkungan.

 

Dan yang terakhir, kita sudah tahu semua; tata pemerintahan yang baik. Jangan tergoda kita dengan godaan-godaan yang menyesatkan. Marilah kita jalankan good governance, pemerintahan yang baik.

 

Itulah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan. Dan nanti di dalam rapat kerja, karena Saudara saya undang untuk hadir, Saudara bisa mendengarkan nanti bagaimana negara kita ke depan, Indonesia sekarang berada di mana, lima tahun yang lalu seperti apa, lima tahun yang akan datang kita ingin menjadi seperti apa. Itulah pekerjaan rumah dan itulah tugas kita nanti dalam rapat kerja akan kita bahas, dan Saudara saya minta aktif di dalam pembahasan, dalam kelompok kerja-kelompok kerja agar setelah itu kita jalankan bersama tugas kita di seluruh Indonesia.

 

Itulah Saudara-saudara, saya berharap banyak pada saudara lima tahun mendatang ini. Mari kita sukseskan tugas yang mulia ini semata-mata untuk rakyat kita, untuk saudara-saudara kita yang memilih Saudara menjadi anggota DPRD Provinsi, dan juga yang memilih saya sebagai Presiden masa bakti 2009-2014.

 

Saudara-saudara,

Dengan pesan, harapan, dan ajakan itu, akhirnya dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2010 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

 

Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

 

 

 

Biro Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,

Sekretariat Negara RI