Sambutan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Polhukam, 31 Agustus 2010

Selasa, 31 Agustus 2010
Di baca 957 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

SIDANG KABINET BIDANG POLHUKAM
DI KANTOR PERSIDEN, JAKARTA
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2010

 

 

 

Saudara-saudara,

 

Kita telah melaksanakan Sidang Kabinet Bidang Polhukam hari ini, dan telah membahas secara mendalam berbagai isu penting dan aktual di bidang politik, hukum, dan keamanan. Antara lain tadi, upaya kita untuk terus melanjutkan perundingan menyangkut batas wilayah, baik darat maupun maritim, terutama yang belum tuntas. Sebagaimana kita ketahui, ktia memiliki perbatasan dengan 13 negara. Saya telah memberikan instruksi tadi, untuk diefektifkan dan diintensifkan perundingan bagi kepastian batas wilayah kita dengan negara-negara sahabat.

 

Yang kedua, kita juga telah membahas upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan, termasuk ekses dari pemilihan umum kepala daerah, yang tadi telah disampaikan oleh Mendagri. Saya juga sudah memberikan instruksi agar dilakukan langkah-langkah yang tepat, mulai dari pencegahan sampai penanganan manakala masalah atau kasus itu timbul. Kita ingin demokrasi makin hidup, tetapi juga kita cegah, jangan sampai terjadi ekses ataupun tindakan-tindakan yang justru merusak demokrasi itu sendiri.

 

Kemudian dibidang Hukum dan HAM, saya juga telah memberikan instruksi untuk bagaimana mengelola permasalahan dibidang hukum dan HAM sebaik-baiknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, tapi juga melihat aspek-aspek kemanusiaan, dari mereka yang mendapatkan hukuman dalam penegakan hukum di negeri kita. Tolong semua dipertimbangkan dengan seksama, dengan demikian apapun yang dilakukan menjadi tepat dan adil bagi semua. Kemudian apa yang dilaporkan oleh Kapolri, langkah-langkah penegakan hukum, satu-persatu tadi saya minta diteruskan, diefektifkan, dan temukan pelaku-pelakunya. Dengan demikian, kita bisa mencegah kejahatan yang lebih jauh lagi, sekaligus juga memberikan rasa ketenteraman bagi penduduk kita.

 

Kemudian yang terakhir tadi, permasalahan upaya untuk mencegah dan menaggulangi terorisme, saya juga berharap, makin diefektifkan upaya itu, lakukan sinergi yang baik, koordinasi yang baik dengan semua pihak, dengan demikian makin ke depan, makin efektif.

 

Dengan penjelasan itu, maka saya ingin sekarang masuk kepada masalah yang lebih perlu mendapatkan, bukan hanya perhatian tetapi juga pengelolaan dan tindakan yang tepat dari kita semua. Masih berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu yang saya sebut dengan upaya konsolidasi penegakan hukum. Dengan konsolidasi penegakan hukum, yang saya maksudkan adalah menangani, menuntaskan semua kasus-kasus hukum yang ada, dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian ke depan kita bisa meningkatkan efektifitas dan intensitas penegakan hukum itu. Tentu saja yang mesti dilakukan oleh para penegak hukum.

 

Saudara-saudara,

 

Saya mengikuti, menyimak dan juga mendengarkan kritik dan perdebatan di arena publik tentang penegakan hukum yang dilaksanakan di negeri ini. Kalau saya berbicara penegakan hukum, berarti semua kegiatan yang dilakukan mulai dari jajaran Kepolisian, jajaran Kejaksaan, tentunya jajaran Mahkamah Agung, Lembaga-lembaga penegak Hukum seperti KPK, kemudian juga dunia Advokat, Pengacara, pendek kata semua kegiatan dan aspek penegakan hukum di negeri ini. Kalau ada kritik, ada kekurangpuasan tapi juga ada harapan dari masyarakat kita dalam penegakan hukum, berarti semua pihak yang berada dalam wilayah justice sector, ikut bertanggungjawab untuk membuat penegakan hukum di negeri ini makin baik.

 

Saudara-saudara,

 

Setelah saya amati, saya bisa melakukan sejumlah analisis dari apa yang berkembang di media massa utamanya, ataupun di ruang-ruang publik yang lain. Satu, dua bulan terakhir ini yang mengkritik, menyorot, dan juga memperdebatkan tentang penegakan hukum dan kinerja para penegak hukum. Analisis saya adalah ada kritik dan aspirasi yang obyektif yang harus kita dengar dengan baik, dan justru kita jadikan sarana untuk evaluasi, koreksi, dan perbaikan. Kita harus mengakui, bahwa memang ada sejumlah masalah dalam penegakan hukum dihampir semua wilayah justice. Dalam hal ini tentu termasuk, tetapi bukan hanya di jajaran Kepolisian dan Kejaksaan. Analisis saya yang kedua, setelah saya ikuti dengan seksama, memang masuk elemen-elemen politik yang sering sekali ingin membawa masalah hukum ini ke wilayah politik. Hal seperti ini justru tidak boleh menggoyahkan fokus dan kelurusan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kita harus memisahkan antara politik dan hukum. Perlu dicampuradukan akan sangat kacau penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Itu yang kedua.

 

Yang ketiga, saya juga merasakan suara-suara di luar terkait, suara-suara di luar itu juga ada kaitannya dengan apa yang telah dibicarakan seputar penggantian Kapolri, Jaksa Agung, yang juga dalam waktu yang relatif bersamaan dengan penggantian Panglima TNI. Saya menerima banyak sms dan pesan-pesan yang ternyata berkaitan dengan kepentingan ini. Saya tidak begitu suka dengan sms-sms yang nyata-nyata mencampuradukan dan membawa misi ataupun kepentingan, baik dari internal maupun eksternal yang berkaitan dengan rencana penggantian kepemimpinan di jajaran TNI, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena memang pejabat-pejabat tersebut akan mengakhiri masa bhaktinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.

 

Dari telaah-telaah ini saudara-saudra, saya ingin mengajak semua dan terutama memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah, utamanya jajaran Kepolisian dan Jaksa Agung untuk menuntaskan semua kasus-kasus hukum secara profesional, fair,  dan seadil-adilnya. Jangan biarkan ada kesan seolah-olah ada kasus-kasus yang dipetieskan, ataupun dianggap pilih-pilih dalam penegakan hukum itu. Jika ada anggota Polri atau Kejaksaan yang memang diduga juga terlibat dalam pelanggaran hukum, saya berharap tetap dilakukan tindakan yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, dan undang-undang yang kita anut, dan dengan transparansi, dan akuntabilitas yang setinggi-tingginya.

 

Saya juga meminta, kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat seperti kasus-kasus korupsi, agar ditangani dengan sungguh-sungguh dan tuntas. Dalam semua proses penegakan hukum, lakukan penjelasan dan komunikasi publik yang gamblang dan lengkap. Saya tahu, karena saya mengikuti. Seringkali penjelasan saudara para aparat penegak hukum tidak selalu dimuat secara lengkap oleh media massa. Oleh karena itu, carilah, ikhtiar, akal, bagaimana rakyat lebih banyak mendapatkan penjelasan yang berimbang. Karena, saya berfikir saudara-saudara, rakyat juga ingin mendengarkan penjelasan yang utuh, yang lengkap, yang jelas, dan bukan hanya masyarakat politik. Rakyat ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dari kasus-kasus yang dibicarakan secara luas di masyarakat. Dan sekaligus saya juga ingin tahu, apa saja yang telah dilakukan oleh penegak hukum, tindakan-tindakan yang nyata. Makin tahu rakyat kita, semuanya itu, maka akan makin paham duduk persoalan yang sesungguhnya dan tindakan apa yang dilakukan dalam penegakan hukum itu.

 

Di sisi lain saudara-saudra, saya masih terus menerima laporan tentang dugaan korupsi di daerah-daerah. Surat yang disampaikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung kepada saya, untuk memeriksa pejabat pemerintah, di dalam hal ini pemerintah daerah, masih terus mengalir. Tetapi sekaligus juga masuk kepada saya, informasi tentang penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum di daerah-daerah. Oleh karena itu, instruksi saya, meskipun saya tidak boleh mencampuri proses hukumnya, lakukanlah penindakan bagi semua yang bersalah dengan tegas dan dengan seadil-adilnya. Saya juga tetap berpendapat, bahwa pemberantasan mafia hukum harus terus dijalankan. Saya mendengar kritik terhadap Satgas Mafia Hukum yang dianggap terlalu jauh, dianggap juga mencampuri wilayah yang itu lebih dimiliki oleh organisasi penegak hukum yang ada. Dengarkan kritik itu, tetapi selebihnya perlu dilakukan atau dilanjutkan tugas-tugas yang penting itu.

 

Berbicara dengan masih adanya kejahatan korupsi, pungli, yang dilakukan di daerah, termasuk oleh para penegak hukum. Saya sungguh prihatin dan  ini harus dapat kita atasi dengan baik, karena lima tahun terakhir ini saudara-saudara kesejahteraan PNS, gaji, termasuk pensiunan terus kita naikan, termasuk TNI, Polri, penegak hukum yang dikandung maksud sebenarnya dengan kenaikan gaji itu terus menerus, tidak ada lagi upaya mencari tambahan dengan cara korupsi ataupun penyimpangan-penyimpangan yang lain.

 

Sambil melaksanakan konsolidasi penegakan dibidang hukum, saya berharap apa yang tadi Kapolri laporkan kepada sidang ini, jenis-jenis kejahatan yang terjadi di tanah air kita, saya berharap semua langkah penegakan hukum dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang satu, dua minggu terakhir ini, kejadian pencurian dengan kekerasan, perampokan dengan senjata api diberbagai tempat, pengedaran uang palsu, kasus rekening yang diduga bermasalah, kekerasan yang berlatar belakang SARA, kerusuhan-kerusuhan pasca pemilu kepala daerah, penuntasan pengembalian aset kita yang ada di luar negeri. Meskipun saya tahu Jaksa Agung dengan Kapolri, dengan tim terus bergerak, untuk mengembalikan aset kita yang ada di luar negeri itu. Kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan korupsi, dan kejahatan pajak misalnya, saya minta semua terus dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat menghasilkan capaian yang nyata.

 

Saudara-saudara,

 

Terkait dengan rencana pengakhiran tugas Kapolri dan Jaksa Agung, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pejabat-pejabat yang bersangkutan. Saya justru berharap, gunakanlah masa konsolidasi ini untuk menuntaskan tugas-tugas saudara. Gunakan pula untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden dan hakikatnya juga kepada rakyat Indonesia. Saya menilai meskipun ada kekurangan saudara-saudara, sebagaimana kekurangan setiap orang, tapi banyak yang telah saudara lakukan untuk bangsa dan negara, termasuk di dalam pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum. Saya berharap saudara juga bisa membuat memori yang baik dan materi yang relevan, silahkan disampaikan disampaikan ke masyarakat luas. Karena masyarakat juga ingin mendengar penjelasan dari saudara, bukan hanya dari pihak-pihak lain, tentang banyak hal yang dilakukan oleh jajaran Polri dan jajaran Kejaksaan Agung.

 

Masih berkaitan dengan rencana penggantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, saya harus mengatakan bahwa penggantian ini telah diatur dalam undang-undang, dan juga sesungguhnya ada kode etik atau etikanya yang perlu dipegang teguh oleh semua. Dengan bahasa terang saya harus mengatakan saya tidak berharap ada manuver-manuver politik oleh pihak-pihak manapun yang bisa mencederai nilai dan etika yang harus bersama-sama dijunjung tinggi. Saya tidak ingin ada keretakan atau konflik internal, gara-gara pemilihan atau pengangkatan pejabat baru, utamanya Kapolri dan Jaksa Agung.

 

TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung, sesungguhnya tidak berada di wilayah politik. Oleh karena itu, hakekatnya posisi Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung juga tidak berada di domain politik. Presiden pun, Saya pun, dalam mengangkat Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, itu bukan semaunya saya sendiri. Tetapi ada norma dan aturan, perundang-undangan yang harus saya rujuk dan saya ikuti. Sistem bekerja bukan karena manuver ke sana ke mari, seolah-olah itu bisa membuka jalan.

 

Saudara-saudara,

 

Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan hal lain yang penting, yang tetap berkenaan dengan penegakan hukum. Saya telah memikirkan dan kemudian memutuskan untuk memperkuat dan membikin lebih efektifnya dua komisi yang dibentuk oleh Presiden, atas dasar rujukan undang-undang, yaitu Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Penguatan kedua komisi itu tentu dalam rambu-rambu undang-undang yang ada, adalah mencakup penajaman tugas dan sekaligus agar apa yang dilakukan oleh kedua komisi itu betul-betul terarah, dapat pula membantu Presiden dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, di dalamnya tidak terelakan fungsi pengawasan, termasuk kita tetap akan menugasi tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi untuk menjadi anggota komisi, termasuk logistik yang lebih memadai agar kedua komisi ini bisa mengemban tugasnya dengan baik.

 

Saya berharap, pada saat Kapolri dan Jaksa Agung yang baru nanti mulai mengemban tugasnya. Sebagian besar dari upaya penguatan Kompolnas dan Komisi Kejaksaan ini telah dapat kita lakukan.

 

Saudara-saudara,

 

Ada hal lain yang juga ingin saya sampaikan pada kesempaatan ini, hari ini saya telah resmi mengajukan dua calon Pimpinan KPK, hasil seleksi dari panitia seleksi. Kedua calon yang saya ajukan ke DPR RI itu adalah saudara Bambang Widjojanto dan saudara Muhammad Busyro Muqoddas. Sebagaimana saudara ketahui, para anggota panitia seleksi adalah tokoh yang memiliki integritas, kapasitas, dan kredibilitas yang tinggi. Presiden, saya, oleh undang-undang tidak diberikan kewenangan dan tidak boleh melakukan interpensi apapun dalam proses seleksi itu, dan itu saya pegang teguh dan saya jalankan. Tetapi saya yakin dan percaya, dua calon tersebut adalah kandidat terbaik yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi. Say percaya pula, DPR RI akan memilih salah satu dari dua calon tersebut dengan tepat, agar pada saatnya nanti siapa yang dipilih DPR dan akan saya angkat menjadi pimpinan KPK, yang bersangkutan segera bisa memulai menjalankan tugasnya. Kita tetap ingin KPK bisa efektif menjalankan tugasnya. Karena ini kontrak kita untuk benar-benar melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk bukan satu-satunya, termasuk yang dilakukan oleh KPK.

 

Hal yang kedua adalah, sekarang ini juga masih dibicarakan di arena publik, insiden antara petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan patroli Malaysia yang terjadi beberapa saat yang lalu, di wilayah laut yang dipersengkatakan oleh Indonesia dan Malaysia. Meskipun sejak insiden ini terjadi, pemerintah telah melakukan tindakan yang semestinya, dalam hal ini penjurunya adalah Kementerian Luar Negeri. Dan meskipun telah dijelaskan berulang kali oleh Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam, namun saya ikuti, masih terjadi wacana politik di dalam negeri kita. Oleh karena itu, besok, tanggal 1 September 2010, malam hari seusai ibadah Taraweh, saya akan menyampaikan penjelasan langsung kepada rakyat Indonesia.

 

Berhubung besok malam saya diundang untuk menghadiri acara buka bersama di Mabes TNI Cilangkap, maka penjelasan saya kepada Pers yang sudah berkumpul di Cilangkap besok malam, akan saya sampaikan di Cilangkap. Melalui penjelasan itu saya sungguh ingin mendudukan persoalan ini pada tempatnya. Mengajak masyarakat untuk tetap berpikir dan bertindak rasional dan tidak terlalu emosional, namun juga memberikan pesan atas ketegasan kita, tidak komprominya kita di dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dan saya juga ingin mendorong agar Malaysia lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perundingan batas wilayah maritim dengan negeri kita, seraya tetap memelihara hubungan baik yang selama ini nyata-nyata memberi manfaat, baik bagi saudara-saudara kita di Malaysia, maupun saudara-saudara kita rakyat Indonesia.

 

Itulah yang ingin saya sampaikan, dan kepada saudara-saudara tadi, saya minta bisa menindaklanjutinya, terutama tugas-tugas di Kementerian yang bersangkutan.

 

Terima kasih, selamat bertugas.

 

      Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.