Sambutan Presiden RI pd Pemaparan LHP-LKPP, Jakarta, tgl 5 Juni 2015

Jumat, 05 Juni 2015
Di baca 842 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

PEMAPARAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LHP-LKPP)

DI  ISTANA KEPRESIDEN BOGOR

TANGGAL 5 JUNI 2015

 

Bismillahirahmanirrahim,

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

 

Yang saya hormati, Wakil Presiden serta seluruh Jajaran Menteri Kabinet Kerja,

Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota BPK Republik Indonesia,

Hadirin yang berbahagia.

 

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota BPK beserta seluruh Jajarannya, atas hasil pemeriksaan tahun 2014. Dan hari ini kita sudah dapat mengetahui laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014. Dan, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Jangan ditepuki belum WTP.

 

Opini tersebut sama dengan opini yang ditentukan BPK atas LKPP Tahun 2013, bahkan dari pemeriksaan 87 entitas pelaporan transparansi keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Hal ini terlihat dari jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian menurun dari 65 menjadi 62.

 

Sedangkan kementerian atau lembaga yang memperoleh oponi Wajar Dengan Pengecualian dan tidak memberikan pendapat masing-masing 18 dan 7 kementerian, ini yang mungkin perlu saya sebutkan yang tidak memberikan pendapat, ini artinya disclaimer. Biar tahu semuanya. Ada 7 kementerian/lembaga yang memperoleh opini TMP atau disclaimer . Satu, Badan Informasi Geospasial; dua, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tiga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Empat, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lima, LPP-RRI. Enam, LPP-TVRI. Ke tujuh, Ombusment Republik Indonesia. Saya tadi hanya membacakan hasil bukan memberi opini, yang memberi opini itu BPK. Hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai sebuah momentum untuk berbenah, untuk memperbaiki. Dan sejak saya dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober beserta Pak Wapres, saya melihat permasalahan yang ditemukan dari pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, dan kita harus bekerja lebih keras lagi.

 

Hasil ini mengharuskan kita semuanya untuk mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di tahun-tahun mendatang. Dan, untuk perbaikan sistem akuntabilitas keuangan negara ke depan, saya minta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan perhatian yang serius pada empat masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPP tahun ini. Tingkatkan kepatuhan pada standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan, benahi sistem dan tata kelola keuangan di setiap kementerian dan lembaga termasuk mekanisme, pengelolaan dan pelaporan mengenai tuntutan hukum.

 

Selain itu juga saya sudah meminta setiap kementerian dan lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan intern pemerintah. Tahun ini kita sudah masuk ke pemeriksaan accrual thesis ini lebih berat. Jadi agar kita mulai menyiapkan dari sekarang. Dan, pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memberikan peringatan dini atas terjadinya penyimpangan atau megidentifikasi resiko yang akan terjadi.

 

Para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saya yakin akan lebih nyaman dalam bekerja apabila sistem pengawasan internal, intern, bisa bekerja dalam mengawal proses pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dan, aparat pengawas intern pemerintah dapat menjadi pihak yang memberikan solusi atas berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

 

Hadirin sekalian,

 

Saya berharap laporan hasil pemeriksaan BPK ini ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan melakukan langkah-langkah yang nyata dalam perbaikan sistem akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara.

 

Akhir kata saya mengajak kepada seluruh Kementerian dan Lembaga non-Kementerian untuk berbenah, untuk memperbaiki, membangun tatakelola keuangan yang terbuka, transparan, serta mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya.

 

Terima ksih.

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.