Upaya Bangun Kepercayaan dan Partisipasi Publik, PPID Kemensetneg Selenggarakan Webinar Kehumasan

 
bagikan berita ke :

Kamis, 05 Oktober 2023
Di baca 542 kali

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyelenggarakan web seminar (webinar) dan visitasi PPID dengan tema “Manajemen Komunikasi Pemerintah dan Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Publik” secara luring pada tanggal 5-6 Oktober 2023 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada awal sambutan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Eddy Cahyono Sugiarto selaku PPID Utama menyampaikan agar antara PPID di lingkungan Kemensetneg dapat saling bersinergi dan berkolaborasi.

“PPID di lingkungan Kemensetneg yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pelaksana agar dapat saling bersinergi dan meningkatkan kolaborasi, agar dapat menghasilkan bahan informasi dan konten kehumasan yang menarik dan bermanfaat serta dapat digunakan secara bersama-sama,” terang Eddy.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Karo Humas, Direktur Pemberdayaan Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) Yudi Sugara menyampaikan agar adanya sinergi terkait konten-konten media sosial agar lebih bervariasi dan publik dapat mengakses dengan mudah baik itu melalui website maupun media sosial Kemensetneg atau PPK Kemayoran.

“Kami sangat berharap dapat dilibatkan dan adanya pembuatan konten kolaborasi antara Humas Kemensetneg dan Humas PPK Kemayoran, sehingga Kami dapat belajar bagaimana meningkatkan citra kawasan Kemayoran” tutur Yudi.

Yudi pun menegaskan bahwa PPK Kemayoran selaku PPID Pelaksana siap mendukung PPID Utama untuk menerima laporan dan mengelola permohonan informasi agar permohonan dapat dipenuhi. Dan kekurangan dari segi waktu agar menjadi perhatian karena jika melewati batas waktu, pemohon dapat mengajukan gugatan atau menajdi sengketa informasi.

Untuk itu, PPID Utama merasa perlu meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM mengenai bidang kehumasan dan pelayanan informasi publik serta membangun kepercayaan dan partisipasi publik melalui penyelenggaraan webinar dengan mengundang pakar di bidang kehumasan.

Webinar kali ini, PPID Kemensetneg mendapuk Tina Talisa selaku Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM dan Prita Laura selaku Tenag Ahli Madya Kantor Staf Presiden menjadi narasumber.

Pada sesi pertama, Tina Talisa menjelaskan bahwa Humas Pemerintah perlu melakukan hal-hal teknis seperti mengevaluasi, mengidentifikasi dan melaksanakan program aksi untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan masyarakat atau publik.

“Semakin dekat arsiran hubungan kebijakan publik dan kepentingan publik maka akan semakin mendapatkan dukungan publik,” kata Tina.

 

Lebih jauh Tina menekankan Humas Pemerintah harus lebih mendengarkan masyarakat dan menyediakan kanal-kanal saluran informasi baik untuk menerima keluhan dari masyarakat maupun untuk merespon permohonan masyarakatk. Misal menyediakan nomor kontak telepon atau handphone selain email.

Tina Talisa juga menyampaikan mengenai Persepsi, Realitas dan Reputasi. Humas Pemerintah harus dapat memahami perbedaan dari ketiganya.

“Reputasi yang baik dari pemerintah akan mau membuat masyarakat mendukung kebijakan pemerintah. Miskomunikasi sering terjadi antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan sehingga menyebabkan munculnya masalah dan adanya kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut,” terang Tina.

Prita Laura mengawali paparan pada sesi kedua dengan menyatakan bahwa Humas Pemerintah saat ini sudah sangat peduli dengan perkembangan media, termasuk media komunikasi.

Krisis komunikasi itu beda situasi beda penanganan dan strateginya. Media sosial (medsos) menjadikan krisis komunikasi saat ini sangat menantang.

“Hal ini dikarenakan, dalam sistem media sosial ada algoritma. Dalam memanfaatkan kanal media sosial yang harus diperhatikan yaitu kecepatan dan cara yang tepat. Karena konsumsi informasi dari medsos tidak dapat dipertanggungjawabkan jika sumber medsosnya tidak jelas,” kata Prita.

Prita Laura menegaskan bahwa yang paling penting dan menjadi prioritas ialah bukan reaktif tapi responsif (kecepatan) dalam mengelola komunikasi krisis.

“Saat terjadi krisis atau ada isu negatif yang menerpa intitusi, maka Humas Pemerintah harus memantau ketat situasi ruang publik kemudian segera melakukan pemetaan potensi isu, mengecek amunisi, menyusun strategi dan orkestrasi komunikasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serangkaian tahapan yang disusun untuk melihat efektivitasnya,” pungkas Prita.

Kegiatan webinar dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta webinar baik dari PPID Utama dan PPID Pelaksana begitu antusias mengajukan berbagai pertanyaan dan memanfaatkan sesi diskusi untuk menggali lebih banyak informasi dan mendapatkan ragam insight. (REF/Humas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0