Memasuki hari kedua rangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (29/11), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran menggelar sesi Workshop/Lokakarya Kehumasan dengan tema "Strategi Komunikasi Publik di Era Digital".
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Melia Purosani Yogyakarta dan juga daring ini bertujuan meningkatkan kemampuan PPID se-Indonesia dan membangun kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam memberikan layanan publik dan dokumentasi kegiatan Kehumasan.
"Kegiatan ini merupakan komitmen kami di Kemensetneg dalam mendukung visi besar keterbukaan informasi publik, utamanya dalam menciptakan ketahanan informasi sehingga bermuara kepada upaya mendukung ketahanan nasional secara umum,” ucap Eddy Cahyono Sugiarto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemensetneg saat membuka workshop.
Melalui kegiatan ini, Eddy berharap dapat mempertajam sumbangsih kontribusi Kemensetneg melalui sisi komunikasi sesuai tugas pokok kalangan Humas Pemerintah baik di k/l, provinsi maupun kabupaten.
Pada era di mana perubahan terjadi begitu cepat ini, Eddy menjelaskan bahwa setiap orang bisa menjadi citizen journalism (jurnalisme warga) yang dapat menghasilkan konten, menyampaikan pesan, dan mentransmisi pesan secara cepat sehingga semua menyadari bagaimana suatu agenda setting atau framing dapat dengan cepat masuk ke dalam kehidupan masyarakat.
"Di sini kita sebagai Humas perlu meng-upgrade diri terutama mengantisipasi disrupsi teknologi dan perubahan lanskap komunikasi yang menuntut kita untuk lebih agile dan adaptif terhadap perubahan,” kata Eddy menegaskan.
Berkesempatan memberikan paparan pertama, CEO Inilah.com, Fahd Pahdepie yang menerangkan tentang "Tantangan Transformasi Digital pada Government Public Relations". Dalam paparannya, Fahd mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah membawa perubahan kepada cara kita berperilaku di tengah masyarakat dan di dunia digital, sehingga kemudian banyak pihak menyebut bahwa pandemi selama dua tahun terakhir telah menjadi tidak hanya transformator, tapi juga eskalator peradaban.
"Transformasinya bergerak cepat setelah Covid-19. Sehingga kalau kita turun lagi, seperti zaman sebelum Covid-19, kita akan merasa tidak normal, awkward, canggung. Kita mengalami kebiasaan-kebiasaan baru, yang memberi dampak di dunia public relations (PR), terutama Government PR,” ujar Fahd.
Fahd juga menambahkan bahwa di masa yang serba digital saat ini, humas pemerintah menghadapi tantangan dari masyarakat digital. Publik sudah berubah, dari publik yang tidak terkoneksi satu sama lain dan tidak terkoneksi kepada pemerintah, menjadi publik digital yang terkoneksi satu sama lain.
“Kemudian secara otoritas juga menjadi tidak ada hierarki, yang memungkinkan munculnya citizen journalism, dan publik sudah merdeka untuk memilih informasi yang mereka butuhkan. Sifat publik yang semakin digital ini, pada akhirnya menuntut PR menjadi semakin digital." tambah Fahd.
Foto: Pras - Humas Kemensetneg
Sebagai narasumber kedua, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho memberikan best practice terkait "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkup DIY. "Kota kami relatif kecil dengan empat kabupaten. Hal kecil seperti masalah SARA gaungnya begitu kuat ke mana-mana sehingga itu menjadi bagian kami untuk mengelola informasi sebaik mungkin. Kami juga tidak menghadapi kritikan tajam dari masyarakat secara frontal. Mungkin dengan hal-hal seperti capaian/keberhasilan oleh pemerintah yang menjadi bentuk pendekatan," ungkap Wahyu.
Wahyu juga menyampaikan, DIY juga sedang berupaya melewati pandemi dengan baik terkait informasi publik terpercaya dengan mengelolanya sesusai fakta dan berbasis data. Hal-hal yang dijalankan pemerintah DIY saat ini antara lain komitmen keterbukaan informasi Pemda DIY dengan "Sapa Aruh" yaitu komunikasi budaya antara pemimpin dan warganya.
Selain itu, Wahyu menjelaskan implementasi KIP di lingkup Pemda DIY dijalankan dengan inovasi keterbukaan informasi dengan berbagai portal layanan informasi dan kanal media sosial. Selanjutnya adalah inovasi keterbukaan informasi penanganan Covid-19, strategi penguatan informasi dalam masa recovery pascapandemi Covid-19 dan juga strategi penguatan kelembagaan pengelolaan informasi.
Mengakhiri Workshop Kehumasan hari ini, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis lokakarya dan juga berdiskusi terkait uji konsekuensi publik dan tata cara pengisian kuesioner.
Foto: Pras - Humas Kemensetneg
Pada akhir sesi ini, para peserta yang berasal dari pegawai humas pemerintah di lingkungan lembaga kepresidenan, PPK Kemayoran, PPK GBK, dan pemerintah daerah juga memberikan pandangan, dan pengalamannya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di instansi masing-masing kepada seluruh peserta secara interaktif. (DEW/DAF/Humas Kemensetneg)