Webinar “Akselerasi Transformasi Digital Indonesia: Infrastruktur dan Ekonomi Digital”

 
bagikan berita ke :

Kamis, 12 November 2020
Di baca 273 kali

Pandemi Covid-19 telah membuat pola kehidupan masyarakat berubah. Aktivitas masyarakat yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi meningkat. Pada April 2020, penggunaan internet di pemukiman meningkat sekitar 30 hingga 40 persen. Selain itu, penggunaan pada daerah tertinggal juga memiliki peningkatan sebesar 23 persen.

 

Namun demikian, beberapa wilayah di belahan Indonesia masih belum merdeka internet. Setidaknya dari jumlah 83.000 desa/kelurahan, baru 85 % atau 70.000 lebih yang terjangkau sinyal 4G. Artinya menyisakan 15% lagi yang belum terjangkau sinyal 4G (sebanyak 12.500 desa/kelurahan). Jika dipetakan, 9.000 desa/kelurahan tersebut di antaranya ada di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) dan 3.400 di antaranya di wilayah Non 3T.

 

Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden telah menyelenggarakan webinar dengan judul “Akselerasi Transformasi Digital Indonesia: Infrastruktur dan Ekonomi Digital” pada hari Rabu, 4 November 2020. Acara tersebut dibuka oleh Sri Prastiwi Utami, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang mewakili Guntur Iman Nefianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman.

 

Dalam sambutannya, Prastiwi antara lain menyampaikan bahwa saat ini Pandemi Covid-19 yang berimbas pada semua sektor industri, seperti manufaktur, pendidikan, pariwisata, konstruksi, transportasi, dan UMKM di Indonesia telah “memaksa” percepatan transformasi digital.

 

Situasi pandemi telah mengharuskan sebagian besar kegiatan harian berpindah dari kegiatan tatap muka ke kegiatan daring. Ketergantungan pada ketersediaan akses internet dengan kapasitas yang baik, dan jaringan telekomunikasi berkualitas serta aplikasi yang relevan untuk setiap kegiatan daring sangat besar, sehingga diperlukan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung terbangunnya konektivitas digital.

 

“Diharapkan, transformasi digital tidak saja dapat memberikan peluang, tetapi juga dapat menghilangkan kesenjangan akibat ketidakmampuan dalam mengakses, memanfaatkan, dan bertransformasi”, kata Sri Prastiwi Utami menutup sambutannya.

 

Webinar ini menghadirkan 5 (lima) narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dedy Permadi, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan SDM/Juru Bicara Kominfo; Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Manusia; Bambang Noegroho, Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo; Hasan Hasiru, Kepala Desa Lamahu, Desa Digital Pertama di Indonesia; dan Alfian Krisnasarani, Manager Rumah BUMN Jogja.

 

Pembicara pertama, Dedy Permadi menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membuat tranformasi digital di Indonesia semakin cepat. Di masa pandemi ini sektor informasi dan komunikasi tumbuh 2 digit. Menindaklanjuti arahan Presiden agar melakukan percepatan transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur, penyusunan roadmap, penyiapan talenta digital, dan penyiapan regulasi, Kemkominfo telah menindaklanjutinya melalui 4 program kegiatan.

 

Program pertama adalah pembangunan infrastruktur. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan Kementerian Kominfo akan terus membangun ekosistem yang dapat mempercepat tranformasi digital seperti memprioritaskan sinyal 4G di 12.548 desa dan menghadirkan layanan internet yang memadai di 150.000 titik layanan publik pada tahun 2023.

 

Kedua, program pengembangan teknologi, dilakukan dalam bidang pengelolaan frekuensi radio dan pengembangan 5G, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi nasional, pembangunan Pusat Data Nasional, dan penyediaan Teknologi Pengendalian Konten Negatif di Internet.

 

Ketiga, pembangunan talenta digital, yang terdiri atas basic digital skill atau literasi digital,  intermediate skill atau technician level, dan advanced digital skill atau level digital leadership. Untuk mengembangkan SDM digital dan meningkatkan literasi digital Indonesia, Kemenkominfo mengembangkan program Digital Leadership Academy, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Sedangkan untuk mendukung penetrasi sektor digital kepada masyarakat dan UMKM yang diproyeksikan menarik 26 juta pekerja ke dalam sektor digital pada 2022, Kemenkominfo mengakselerasi ekosistem ekonomi digital melalui Gerakan 1000 Startup, UMKM Go-Online, Petani-Nelayan Go-Online, Nexticorn dan lain-lain.

 

“Dalam bidang percepatan Legislasi Primer, Kemenkominfo saat ini tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, Interoperabilitas, Penyelenggaraaan Jaringan Telekomunikasi, dan Penyelenggaraan Pos. Kemenkominfo juga berperan aktif dalam berbagai kerjasama internasional, seperti WEF, ITU, DETF G-20, 2020 China-ASEAN Year on Digital Economy Cooperation, dan ASEAN Digital Ministers’ Meeting”, kata Dedy yang juga menjabat sebagai Juru Bicara kementerian Komunikasi dan Informatika ini menjelaskan program keempat.

 

Pembicara kedua, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar menyampaikan sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian TPB dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. “Dalam rangka kolaborasi digital untuk mencapai TPB, masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya utilitas/penggunaan TIK, rendahnya competitiveness Indonesia, belum meratanya jangkauan internet ke seluruh desa/kelurahan, dan kurang produktifnya pemuda karena perilaku penggunaan internet masih berbasis kesenangan (pleasure),ujarnya.

 

Putra asli Tanah Papua yang akrab disapa dengan panggilan Billy ini, juga menjelaskan bahwa proses pembangunan ekosistem hingga menuju kolaborasi digital dapat dilakukan melalui penyiapan SDM, infrastruktur, aksesibilitas, platform digital, ekosistem dan sub ekosistem, penyiapan payung hukum, SOP, kolaborasi, kelembagaan, serta pemberian insentif (rewards and recognition).

 

“Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Manusia sebagai duta SDG’s Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya pengembangan kewirausahaan, inovasi dan kepemudaan, serta memberikan input terkait pembangunan daerah-daerah 3T guna mendorong pencapaian TPB di Indonesia”, ungkapnya.

 

Kemudian sesi ketiga disampaikan oleh Bambang Noegroho, yang menyampaikan bahwa saat ini Tol langit merupakan konsep akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi dalam menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, yang diwujudkan dengan jaringan backbone fiber optic Palapa Ring dan Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA).

 

Proyek Palapa Ring yang telah dibangun semuanya telah beroperasi penuh. Pada Paket Barat mencapai 2.275 km pada 12 Kab/Kota 4 Provinsi, Paket Tengah mencapai 2.995 Km pada 27 Kab/Kota 5 Provinsi, dan Paket Tengah mencapai 6.878 km pada 51 Kab/Kota 4 Provinsi.

 

“BAKTI akan terus membangun infrastruktur pendukung teknologi, seperti peluncuran Satelit Satria-1 pada tahun 2023, farming dan refarming efisiensi spektrum frekuensi radio, pembangunan jaringan 5G, dan pembangunan pusat monitoring telekomunikasi untuk mewujudkan Indonesia Digital Nation”, ungkap Bambang.

 

Pembicara selanjutnya, Hasan Hasiru adalah Kepala Desa Lamahu, desa digital pertama di Indonesia. Desa dengan luas 93,53 hektar ini memiliki jumlah penduduk 1.352 jiwa dengan mata pencaharian yang beragam. Desa Lamahu berinovasi menghadirkan layanan publik berbasis digital sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan menciptakan ketertiban warga dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah desa juga aktif memberdayakan masyarakat dengan mempromosikan produk-produk desa melalui market place secara online.

 

Desa yang memiliki Command Centre ini mengusung visi “Mendayagunakan Potensi Lokal Demi Terwujudnya Masyarakat Moderen yang Mandiri”. Walaupun sudah go-digital, Desa Lamahu tetap mempertahankan nilai dan kearifan lokal seperti budaya gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.

 

Narasumber terakhir, Alfian Krisnasarani dari Rumah Kreatif BUMN Yogyakarta, menyampaikan dampak digitalisasi pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Rumah Kreatif BUMN bertujuan membawa pelaku UMKM ke dalam Ekosistem Ekonomi Digital yang akan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Rumah BUMN melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka membentuk UMKM yang Go Digital, Go Online. dan Go Global.

 

“Rumah BUMN Yogyakarta bersama dengan Bank BRI turut mendukung produktifitas pelaku UMKM, memberikan ruang dan pendampingan, modernisasi UMKM untuk menciptakan teknopreneur, melakukan pemberdayaan kelompok UMKM, serta mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk bisa naik kelas. Sampai dengan Oktober 2020, jumlah UMKM binaan mencapai 43.985, dengan jumlah pelatihan yang dilakukan sebanyak 895 pelatihan”, katanya menjelaskan.

 

Acara webinar yang diikuti 104 orang peserta dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, PT Angkasapura, instansi terkait dan stakeholder ini berlangsung dengan lancar dan para peserta sangat antusias menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Acara kemudian diakhiri dengan foto bersama secara virtual. (Yudhy Ekomedianov Chandra – Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang).

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
49           12           0           1           0