Lima Arahan Terbaru Presiden Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

Senin, 04 Mei 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terbaru terkait pandemi virus korona atau Covid-19 dalam rapat terbatas yang digelar

Presiden Optimistis Tahun 2021 adalah Tahun Pemulihan Ekonomi

Kamis, 30 April 2020

Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi setelah dihajar oleh pandemi virus korona atau

Presiden: Pandemi Momen untuk Memperbaiki

Kamis, 30 April 2020

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa situasi pandemi virus korona atau Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan kesempatan bagi

Presiden: Perencanaan Pembangunan 2021 Harus Adaptif

Kamis, 30 April 2020

Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang digelar secara virtual

Presiden Jokowi Ambil Sumpah Syarifuddin sebagai Ketua MA

Kamis, 30 April 2020

Kepala Negara juga menyaksikan pengucapan sumpah Manahan M.P. Sitompul sebagai Hakim KonstitusiPresiden Joko Widodo pada Kamis, 30

Lima Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Rabu, 29 April 2020

Pemerintah menyiapkan lima skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Presiden: Manajemen dan Distribusi Bahan Pokok Tidak Boleh Terganggu

Selasa, 28 April 2020

Kalkulasi yang cermat dan proses produksi yang tetap menerapkan protokol kesehatan juga penting untuk mengantisipasi kelangkaan

Presiden Jokowi Setujui Pengunduran Diri Belva dan Andi Taufan

Jumat, 24 April 2020

Kepala Negara mendoakan keduanya agar tetap sukses di bidang masing-masingPresiden Joko Widodo memahami keputusan pengunduran diri

Presiden: Tetap Jalankan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

Jumat, 24 April 2020

Presiden Joko Widodo telah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait

Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Jumat, 24 April 2020

Pemerintah bersama dengan DPR memiliki pandangan yang sama untuk menunda pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.