Bertempat di Aula Gedung Juang Lt.3, Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih Penghargaan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Terbaik Tahun 2022 pada acara Launching HasilSPI 2022 yang digelar KPK, Rabu (14/12). Nilai yang diperoleh Kemensetneg merupakan indeks SPI tertinggi di tingkat kementerian RI, dengan skor 85,48.
SPI merupakan survei yang dilakukan KPK untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakter masing-masing K/L/PD.
Mewakili Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Inspektur, Inspektorat Kemensetneg, Imam Suharjo menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Firli Bahuri selaku ketua KPK.
“KPK menilai bahwa kita mendapat peringkat tertinggi di tingkat Kementerian dengan indeks hasil SPI 85,48. Terakhir, kita sama-sama berkomitmen untuk tetap menjadikan integritas itu sesuatu yang harus terus ditegakkan. Integritas adalah nomor satu,” kata Imam.
Secara resmi KPK merilis hasil capaian SPI 2022 yang dilakukan terhadap 98 K/L dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indeks integritas nasional di angka 71,94 tahun ini. Pengukuran SPI menjadi penting karena merupakan gambaran atau potret dari kondisi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di K/L/PD.
Ketua KPK, Firli Bahuri juga menjelaskan SPI menjadi alat ukur dan menjadi penting karena sebagai langkah awal untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Kita juga tidak akan mungkin memajukan kesejahteran umum, jika masih ada korupsi. Syarat utamanya adalah tidak boleh ada korupsi. Salah satu penyebab rendahnya integritas adalah korupsi. Korupsi tidak akan terjadi kalau kita, anak bangsa, sama-sama bergerak maju membangun integritas,” ujar Firli.
Peluncuran Hasil SPI Tahun 2022 juga disiarkan secara daring yang dihadiri Wakil Ketua KPK; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktur Monitoring KPK, para gubernur/bupati/walikota; dan perwakilan seluruh K/L/ PD di Indonesia. (ABS/DEW-Humas Kemensetneg)