Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya ditetapkannya kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP). Untuk itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) diharapkan dapat segera mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri produk halal melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Webinar Nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan” secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Rabu (03/03/2021).
Dalam acara yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut, Wapres mencontohkan fasilitas -fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya, fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.
Menurut Wapres, Provinsi Jatim memiliki daya saing industri karena tersedianya sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.
Untuk itu, Wapres berharap Pemda Jatim memanfaatkan peluang tersebut dengan aktif mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini.
“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.
Lebih jauh, Wapres menekankan agar Pemda Jatim juga membangun management information system (MIS) yang terintegrasi sekaligus kodifikasi yang dapat mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.
Wapres pun meminta para pelaku usaha untuk memaknai sertifikasi produk halal sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.
Menutup sambutannya, Wapres berharap webinar ini menghasilkan rumusan dari berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Saya mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga webinar ini menghasilkan usulan kebijakan dalam rangka menangkap peluang dan berbagai kiat mengatasi tantangan Jawa Timur menjadi salah satu halal product hub di Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy menyampaikan bahwa tujuan webinar adalah mempertajam arah aksi nyata dan mengidentifikasi entry point untuk mengambil peran aktif, partisipatif, dan produktif dalam pengembangan industri halal sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing. Adapun target selepas webinar ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara UIN Sunan Ampel Surabaya dan para kepala daerah untuk mengembangkan potensi industri halal di tiap-tiap daerah.
Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan, potensi industri Jatim yang bisa didorong dengan sertifikasi halal antara lain, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan kosmetik. Sebagai contoh, total ekspor makanan dan minuman Jatim ke 10 negara muslim dunia berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian pada Oktober 2020 sebesar USD252,14 juta atau 17,31% dari total ekspor makanan dan minuman Jatim.
“Ternyata peluang ekspor kita ke negara-negara muslim ini memang banyak didominasi oleh industri makanan minuman, sehingga ini menjadi bagian penting untuk mendorong ekspor kita yang selama ini tidak diisi oleh Indonesia, justru oleh Brazil dan Australia,” ujar Drajat.
Hadir pula dalam Webinar Nasional ini para narasumber di antaranya Ketua MUI Pusat K.H. Miftachul Akhyar, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Jatim Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Gati Wibawaningsih Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kasan, para Wakil Rektor UIN, kepala daerah, para ulama, serta civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
| Kategori : |