Eratkan Hubungan yang Sinergis dan Strategis, Kemensetneg RI Selenggarakan Forum Sekretariat Lembaga Negara

 
bagikan berita ke :

Senin, 22 November 2021
Di baca 1426 kali

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan Presiden RI dengan lembaga negara, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan Forum Sekretariat Lembaga Negara sebagai wujud penguatan sinergitas dan harmonisasi hubungan antarlembaga negara di Indonesia pada tanggal 22 November 2021. Kegiatan ini diselenggarakan secara bauran daring dan luring dari di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali, dan dihadiri oleh para Sekretaris Jenderal dan yang mewakili dari 7 lembaga negara dan bank sentral yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia.

 

 

Kegiatan Forum Sekretariat Lembaga Negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh lembaga negara di Indonesia. Pelaksanaan Forum Sekretariat Lembaga Negara juga penting untuk mengoptimalisasi peran lembaga negara dalam melaksanakan fungsi check and balances, serta memaksimalkan sinergi antarlembaga negara. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini berperan strategis untuk memahami tantangan, permasalahan, dan peluang dalam menjalankan ketatanegaraan di era yang penuh dinamika dan disrupsi seperti saat ini. Perubahan terjadi begitu cepat dalam berbagai hal, dan untuk mempersiapkan diri menuju perubahan tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang jelas dan tepat sasaran. Maka dari itu, diharapkan Forum Sekretariat Lembaga Negara dapat memfasilitasi komunikasi yang sinergis antarlembaga strategis di Indonesia.

 

Penyelenggaraan Forum Sekretariat Lembaga Negara tahun 2021 mengambil tema “Sinergi Lembaga Negara dalam Membangun Kembali Indonesia Pascapandemi”. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan gagasan berkaitan dengan strategi Indonesia ke depan dalam menghadapi kondisi pemulihan pancapandemi. Di samping itu, Sekretariat Lembaga Negara memiliki peran yang strategis sebagai organ institusi yang melayani hubungan internal dan eksternal, juga sebagai core business dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, terutama dalam hal pertukaran informasi, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

 

 

Salah satu upaya untuk memahami tantangan, permasalahan, dan peluang tersebut telah dirumuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam buku Strategic Foresight Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

 

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, dalam pemaparannya menyampaikan empat kemungkinan skenario yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2021-2026. Pertama, kondisi “Berlayar Menaklukan Samudra”, yaitu tingkat keparahan pandemi mereda dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis lebih efektif. Kedua, kondisi “Mengarung di Tengah Badai”, yaitu tingkat kepastian pandemi memburuk, dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis lebih efektif. Ketiga, kondisi “Tercerai-berai Terhempas Lautan”, yaitu kondisi tingkat kepastian pandemi memburuk, dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis kurang efektif. Terakhir, atau yang keempat, yaitu kondisi “Kandas Telantar Surutnya Pantai”, yaitu tingkat keparahan pandemi mereda dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis kurang efektif. Melanjutkan pemaparannya, Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa bekerja secara sendiri-sendiri bukanlah sebuah solusi untuk menghadapi perubahan yang masif dan multidimensi di era saat ini. Diperlukan kerja sama antarlembaga negara yang lebih kuat untuk bersinergi bersama menghadapi permasalahan strategis.

 

 

Kegiatan dilanjutkan diskusi mengenai topik-topik yang dapat dikolaborasikan melalui sinergi antarlembaga negara, termasuk Strategic Foresight yang telah dirumuskan BPK. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sharing session dan bertujuan untuk menjaring gagasan dan pandangan strategis para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara dalam menghadapi tantangan dan membangun kembali Indonesia pascapandemi. Pada diskusi tersebut telah dibahas beberapa hal penting, termasuk pendapat BPK mengenai tema-tema yang perlu untuk diantisipasi di kemudian hari, yaitu bidang reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.

 

 

Pada kesempatannya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan bahwa, Buku Strategic Foresight yang telah disusun oleh BPK merupakan instrumen penting yang perlu dipahami dan dijadikan acuan untuk para pembuat kebijakan terutama dalam menghadapi dunia yang semakin Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA). Apalagi dengan adanya pandemi, semua negara di seluruh bagian dunia dituntut untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menghasilkan suatu kebijakan yang tepat sasaran. Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memiliki satu arah yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan membangun kembali Indonesia pascapandemi.

 

Selain itu, Gogor Oko Nurharyoko, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa untuk menghadapi dunia yang semakin Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), kita dituntut untuk lebih memiliki jiwa daya saing yang tinggi, tuntutan untuk lebih agile, adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Gogor juga menitikberatkan pada triple tracks transformasi digital kelembagaan, yaitu perluasan dan peningkatan kualitas kolaborasi, pengembangan ekosistem berinovasi melalui kolaborasi konstruktif, dan pemanfaatan teknologi termodern dalam menghadapi disrupsi. Tak lupa pembinaan kreatifitas aparatur, debirokratisasi, deregulasi, digitalisasi turut menjadi poin penting yang harus diperhatikan ketika menghadapi persoalan-persoalan strategis saat ini.

 

Kegiatan ditutup oleh Selvia Vivi Devianti, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK RI, yang menyampaikan bahwa kegiatan strategis Forum Sekretariat Lembaga Negara ke depannya diharapkan dapat terus terlaksana secara berkelanjutan. Hasil pembahasan kegiatan ini juga perlu didiseminasikan kepada kementerian/lembaga lainnya agar Pemerintah Indonesia memiliki satu kesepahaman dan arah yang sama untuk menentukan arah-arah kebijakan strategis ke depan. (Dephublemas Kemensetneg)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
1           3           0           1           0