Kemensetneg Kembali Dapatkan Pengakuan Sebagai Instansi Tingkat Pusat Dengan Penyelenggaraan Kearsipan Terbaik
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meraih predikat Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai 93,40 dalam Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Hotel Pangeran, Riau, Rabu (18/5).
Dengan pemberian penghargaan ini, Kemensetneg masuk dalam delapan instansi tingkat pusat yang berhasil meraih predikat AA. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo dan Kepala ANRI, Imam Gunarto kepada Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Sinta Puspitasari pada Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan dalam rangkaian peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-51.
Selain menerima penghargaan pengawasan kearsipan, Kemensetneg juga menerima penghargaan dalam penominasian bersama “Arsip Kamp Pengungsi Pulau Galang : Wajah Humanisme Indonesia” dalam Register Memori Kolektif Bangsa bersama dengan BP Batam, Kementerian Luar Negeri, dan Tentara Nasional Indonesia. Setelah berhasil diregister sebagai Memori Kolektif Bangsa, arsip tersebut akan dinominasikan sebagai Memori of the World Asia Pacifik oleh ANRI, Arsip Nasional Vietnam, dan UNHCR.
Imam Gunarto dalam laporannya mengenai Kinerja Kearsipan Nasional tahun 2021, menyampaikan penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin arsip yang dikelola memiliki autentisitas, realibilitas, dan kredibilitas yang tinggi.
“Bapak Presiden mengamanatkan kepada kita semua untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak efisien dalam mengelola arsip, menggunakan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan TIK,” ucap Imam.
Pada kesempatan yang sama, Menpan RB menekankan pentingnya arsip, khusus yang menyangkut aset-aset daerah. Ia berpesan supaya gedung atau cagar budaya jangan sampai hilang tanpa jejak karena ketiadaan arsip dan daerah juga memiliki pelayanan yang mudah diakses.
"Visi misi Bapak Presiden Joko Widodo tidak semata-mata untuk penyederhanaan birokrasi atau reformasi birokrasi. Namun, ingin mewujudkan ASN/PNS yang profesional, melayani masyarakat, dan mempercepat pelayanan masyarakat," pungkas Tjahjo.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong; Wakil Gubernur Riau, Edy Nasution; Kapolda Riau, M. Iqbal; Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman; para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh instansi tingkat pusat serta daerah. (AFZ-Humas Kemensetneg)