Kementerian Sekretariat Negara Mendapatkan Penganugerahan Kearsipan Dengan Predikat Sangat Memuaskan
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN/RB, Abdullah Azwar Anas dan Kepala ANRI, Imam Gunarto, kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Dieni Safarina, Arsiparis Madya, pada Senin (21/5), dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 di hotel El Royal Banyuwangi, Jawa Timur.
Kepala ANRI, Imam Gunarto dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraaan Hari Kearsipan ke-52 yakni dapat mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh para pendahulu dan kemudian meneladaninya. Komunitas kearsipan diharapkan dapat meneguhkan dan memperkokoh kembali niat untuk menyelenggarakan kearsipan yang lebih baik dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan mampu untuk menjadi enabler terwujudnya good governance and clean government karena arsip merupakan bukti akuntabilitas kinerja dan rujukan kerja organisasi kita sehari-hari,” kata Imam.
Sementera itu Menteri PAN/RB, Abdullah Azwar Anas juga mengingatkan agar reformasi birokrasi yang merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tetap terus dilaksanakan. "Kita harus bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak. Birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Birokrasi ini harus lincah dan cepat," ujar Azwar.
Dalam acara ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas selaku tuan rumah menyambut baik kegiatan tersebut dan berterimakasih karena telah diberikan kesempatan menjadi tuan rumah. Ipuk juga mengatakan pentingnya pengelolaan arsip yang efisien dan efektif akan berdampak positif bagi semuanya.
“Tata kelola kearsipan efisien dan efektif tentu akan membawa dampak positif bagi semua unit kerja, dimana salah satu tugas negara adalah memastikan arsip negara dapat terlindungi dan terselamatkan untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Rakornas ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, BUMN, serta Universitas. (NUN)