Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat menerima audiensi Jawa Pos di Ruang Rapat Kemensetneg, Jumat (16/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi dengan media massa dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas Presiden kepada masyarakat.
Audiensi tersebut juga menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai capaian, perkembangan, dan tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diskusi turut menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pembangunan pemerintah secara faktual, berimbang, dan mudah dipahami publik.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Humas Kemensetneg, Faisal Fahmi, menjelaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah tidak hanya berfokus pada penyampaian capaian, tetapi juga pada upaya memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai arah kebijakan dan proses transformasi bangsa. Penyampaian informasi mengenai program prioritas pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, termasuk berbagai tantangan dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Kami mencoba menyampaikan pemahaman mengenai visi dan misi Presiden melalui narasi yang lebih terarah agar masyarakat dapat memahami program pemerintah secara lebih utuh,” ujar Faisal.
Lebih lanjut, Faisal menekankan pentingnya membangun narasi komunikasi yang mampu menjelaskan tujuan, manfaat, serta proses pelaksanaan program pemerintah secara komprehensif. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memerlukan proses evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi publik perlu menyajikan informasi dengan konteks yang memadai agar masyarakat dapat memahami pelaksanaan program secara proporsional.
Dalam pembahasan mengenai program MBG, diskusi turut menyinggung pemberitaan terkait dugaan kasus keracunan makanan. Penelusuran penyebab melalui pemeriksaan dan investigasi, termasuk terhadap bahan makanan serta proses pengolahannya, menjadi aspek penting dalam memahami persoalan tersebut. Evaluasi pelaksanaan program juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan mendorong peningkatan kualitas layanan.
Sementara itu, pembahasan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyoroti pentingnya penyampaian informasi tentang tujuan program dalam mendukung pemerataan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, kondisi geografis dan perbedaan biaya distribusi antardaerah menjadi faktor yang perlu dipahami untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh kepada publik.
Dari sisi media, Ratih Koriah, Senior Manager Jawa Pos, turut menyoroti tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tingkat literasi dan akses informasi yang beragam. Informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah perlu disajikan secara jelas, kontekstual, dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh. Keterbatasan akses internet di sejumlah daerah juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memperluas jangkauan informasi.
“Masyarakat memiliki tingkat literasi yang beragam. Mereka membutuhkan informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mudah dipahami,” ungkap Ratih.
Menanggapi hal tersebut, Faisal menyampaikan bahwa penguatan strategi komunikasi perlu dilakukan melalui pengembangan narasi yang terarah dan sesuai dengan konteks kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi sekaligus memperkuat sinergi komunikasi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Melalui audiensi ini, Kemensetneg dan Jawa Pos bertukar pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam membangun pemahaman publik terhadap kebijakan serta program strategs nasional. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebarluasan informasi yang faktual, berimbang, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat komunikasi publik mengenai capaian, tantangan, dan proses pembangunan nasional. (YNR/YLI-Humas Kemensetneg)