Jakarta, wapresri.go.id – Komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada tahuan 2024 di antaranya adalah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan. Bentuk dari komitmen tersebut adalah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Untuk itu, dalam melaksanakan Perpres tersebut, diperlukan program-program yang terintegrasi antara lembaga yang satu dengan yang lain.
“Saya mengharapkan ada kolaborasi dan sinergi program antara kementerian koordinator dan kementerian/lembaga di bawahnya untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jl. Merdeka Selatan No 6, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Menurut Wapres, seluruh pihak terkait bertanggung jawab dalam mempercepat capaian target di tahun 2024, khususnya dalam menjadikan Indonesia pusat produsen halal dunia.
“Saya kira ini menjadi tugas kita bersama, untuk melakukan upaya-upaya percepatan karena adanya target yang harus dicapai di 2024 sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Dalam acara yang mengangkat tema “Menyatukan Langkah Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Dunia” ini, lebih jauh Wapres menekankan pentingnya quick win berupa gagasan dari para lembaga terkait sebagai bukti kepada masyarakat bahwa KNEKS memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah.
“Gagasan ini saya harap segera disampaikan kepada saya dalam waktu tiga bulan, untuk nanti dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Eksekutif KNEKS,” tegas Wapres.
“Harus ada quick win-nya yang bisa “netes” dalam waktu yang tidak terlalu lama,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Wapres berharap agar seluruh anggota KNEKS mampu bersinergi dan berkolaborasi serta memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Kepada semua anggota KNEKS maupun kementerian dan lembaga yang bukan anggota namun memiliki keterkaitan dengan program-program KNEKS, diharapkan dapat menyelaraskan programnya, sehingga sinergi dan kolaborasi yang dilakukan memberikan hasil dan kontribusi yang nyata dan jelas terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” pungkas Wapres.
Usai melaksanakan rapat, dalam keterangan persnya Direktur Eksekutif Ventje Raharjo memaparkan hasil kesepakatan dari Rapat Pleno KNEKS, di antaranya adanya masukan dan persetujuan terhadap 13 program kerja prioritas yang akan dijalankan KNEKS sampai dengan tahun 2024, terkait pengembangan industri produk halal, jasa keuangan syariah, serta program prioritas terkait keuangan sosial syariah.
Selain itu, Ventje juga menegaskan pentingnya sinergi dan akselerasi antar kementerian dan lembaga sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Keanggotaan KNEKS tentu menjadi bagian daripada pekerjaan yang akan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menjadi anggota, sehingga diharapkan sinergi, akselerasi, dan percepatan dilakukan lebih serasi di antara seluruh stakeholder pengembangan ekonomi syariah,” tutur Ventje.
Usai pelaksanaan Rapat Pleno KNEKS, dilakukan penandatanganan tiga perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman antara KNEKS dengan beberapa pihak terkait, yaitu pertama, penandatanganan perjanjian KNEKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait kodifikasi data produk halal dan integrasinya pada data perdagangan dan ekonomi.
Kedua, penandatanganan kerja sama antara KNEKS dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengimplementasikan beberapa program riset dan inovasi prioritas.
Ketiga, penandatanganan kerja sama antara KNEKS dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan industri halal serta peningkatan literasi dan dukungan riset di bidang ekonomi syariah.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan M. Lutfie, Menteri BUMN Erick Thahir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua MUI Miftachul Akhyar, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsjad Rasjid.
Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Masykuri Abdillah. (DAS/SK–BPMI Setwapres)
| Kategori : |