Pulihkan Industri Pariwisata, Perlu Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali

 
bagikan berita ke :

Kamis, 29 Juli 2021
Di baca 448 kali

Jakarta, wapresri.go.id – Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi Covid-19 akibat penurunan mobilitas masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti halnya Provinsi Bali yang memiliki sumber pendapatan daerah dari sektor pariwisata turut merasakan penurunan pendapatan secara drastis. Untuk itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali perlu dipercepat agar segera tercapai kekebalan komunal (herd immunity), sehingga Bali dapat kembali menarik wisatawan untuk memulihkan industri pariwisatanya.

 

“Sebagai destinasi pariwisata saya kira perlu dipastikan agar herd immunity (kekebalan komunal) ini dapat segera tercapai, selain itu juga untuk melindungi warga Bali sendiri, karena pemenuhan target vaksinasi akan membantu juga meyakinkan para wisatawan bahwa Bali sudah menjadi daerah yang selain indah juga aman,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Bali melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (29/07/2021).

 

Di samping vaksinasi, lanjut Wapres, upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Bali melalui pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) juga harus terus ditingkatkan. Sebab, meskipun testing di Bali sudah di atas standar WHO, yakni seribu tester dari satu juta penduduk dalam satu minggu, tetapi positivity rate-nya masih di angka 38,3%, sangat jauh dari standar WHO yang dipatok pada angka 5%.

 

“Perlu dilihat kembali dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa bila positivity rate-nya di atas 25%, maka jumlah tes perlu ditingkatkan menjadi 15 ribu tes per 1 juta penduduk,” pinta Wapres.

 

Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan laporannya bahwa pelaksanaan vaksinasi di Bali sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan suntikan dosis pertama telah melebihi target 70% dari total penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,3 juta orang.

 

“Yang sudah divaksin suntik pertama kami laporkan sudah melebihi 3 juta orang, yaitu 3.046.886 orang atau sebesar 101,70 %,” paparnya.

 

Angka lebih dari seratus persen ini, tutur Wayan, didapat dari pelaksanaan vaksinasi yang telah menyasar anak usia 12 hingga 17 tahun dan warga luar Bali yang berada di Bali.

 

“Kemudian untuk berikutnya dilakukan sesuai jadwal, kami sudah melakukan vaksinasi untuk suntik kedua, sampai hari kemarin sudah mencapai 870.838 orang atau hampir 27%,” lanjutnya.

 

Percepatan vaksinasi, lanjut Wayan, akan terus dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan batas waktu penyuntikan antara dosis pertama dan dosis kedua. Sejauh ini vaksin Covid-19 yang digunakan di Bali adalah Vaksin Sinovac yang memiliki jarak penyuntikan empat minggu dan Vaksin Astrazeneca yang memiliki jarak penyuntikan delapan minggu.

 

“Kami laporkan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi. Vaksinasinya berbasis Banjar dan berbasis Komunitas sehingga percepatannya itu dapat dilakukan dan targetnya menjadi bisa dicapai,” ujarnya.

 

“Saat ini kami masih membutuhkan 1,4 juta dosis vaksin,” imbuh Wayan.

 

Menanggapi kekurangan dosis vaksin ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono memastikan bahwa Kementerian Kesehatan akan memenuhi kekurangan tersebut pada Agustus 2021.

 

“Untuk vaksin pada bulan Agustus nanti, kita akan mendapat tambahan kira-kira 6,5 juta sampai 8 juta dosis vaksin. Mudah-mudahan kebutuhan untuk masyarakat Bali yang tinggal sedikit lagi dapat terpenuhi seluruhnya,” ungkap Dante.

 

Selain masalah vaksinasi dan pelaksanaan 3T, pada rapat koordinasi ini juga dibahas berbagai hal terkait penanganan pandemi Covid-19 di Bali, mulai dari evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kesiapan tenaga medis, kebijakan karantina terpusat, ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), ketersediaan oksigen, penyaluran bantuan sosial, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pasien Covid-19, hingga penyerapan anggaran penanganan Covid-19.

 

Selain Gubernur Bali, tampak hadir secara virtual dalam rapat koordinasi ini, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, para Bupati/Walikota se-Bali, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

 

Sementara Wapres didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar serta Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (EP/AS-BPMI Setwapres)

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0