Sanitasi dan Air Minum Aman, Prasyarat Wujudkan Ekonomi Hijau

 
bagikan berita ke :

Rabu, 18 Mei 2022
Di baca 51 kali

Akses terhadap sanitasi dan air minum aman merupakan hak asasi setiap manusia yang telah ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 2010. Tidak hanya itu, sanitasi dan air minum yang aman juga merupakan prasyarat dalam mewujudkan ekonomi hijau yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Sanitasi dan air minum yang aman menjadi prasyarat penting untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau dan ramah lingkungan, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat niscaya terus meningkat,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Sector Minister’s Meeting (SMM) Sanitation and Water for All (SWA) Tahun 2022 di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Jl. Pantai Indah Utara No. 1 Jakarta Utara, Rabu (18/05/2022).

 

Namun demikian, Wapres menyayangkan bahwa hingga saat ini miliaran penduduk bumi belum memiliki akses air minum dan sanitasi aman.

 

“Secara global sekitar 2 miliar manusia tidak mempunyai akses yang baik terhadap air minum yang aman, dan lebih dari 3 miliar orang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi yang aman,” paparnya.

 

Di Indonesia sendiri, lanjut Wapres, akses terhadap air minum layak telah menjangkau lebih dari 90% penduduk, tetapi capaian akses air minum aman baru sekitar 11%.

 

“Untuk akses sanitasi, saat ini sekitar 80% penduduk mempunyai akses sanitasi layak, sedangkan sanitasi aman baru dinikmati oleh sekitar 7% penduduk Indonesia,” ungkapnya.

 

Padahal, kata Wapres, sesuai data WHO, penyediaan sanitasi dan air minum yang aman menentukan hidup dan kehidupan umat manusia.

 

“Namun secara global dan lebih dari tiga miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman,” ujarnya menyayangkan.

 

Di samping itu, Wapres mengingatkan bahwa kebutuhan pokok atas sanitasi dan air minum aman ini dapat mengurangi indeks penyakit sebesar 0,39%.

 

“Tanpa sanitasi dan air yang aman, anak-anak juga menjadi rentan terhadap stunting,” tegasnya.

 

Sebaliknya, sambung Wapres, pengelolaan sanitasi yang buruk akan menimbulkan pencemaran lingkungan, air dan tanah yang tentu saja akan mempengaruhi keberlanjutan kehidupan planet bumi.

 

“Laporan Capaian SDGs mencatat capaian Tujuan 6 (mewujudkan air bersih dan sanitasi layak untuk semua) tidak dalam jalur yang menggembirakan,” ujar Wapres.

 

“Data peningkatan jumlah populasi dalam mengakses sanitasi dan air minum aman, baik secara global maupun secara nasional di Indonesia, mengabarkan pesan bahwa kita masih harus bekerja keras untuk menghasilkan percepatan dramatis dalam rangka mencapai target kita,” imbuhnya.

 

Untuk itu, pada acara yang dihadiri tidak kurang dari 80 menteri dari seluruh dunia ini, Wapres berharap setiap negara memiliki rencana kerja yang jelas dengan indikator terukur, serta menerapkannya melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi masalah sanitasi dan air minum aman.

 

“Selain itu, kita harus terus memperkokoh kemitraan global dalam menangani permasalahan multidimensional ini. Dalam semangat kemitraan global inilah, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024,” pungkasnya.

 

Sejalan dengan Wapres, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas Josaphat Rizal Primana mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian Bank Dunia, sumber daya dan layanan air minum menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita di Indonesia.

 

“Investasi di sektor air minum dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting, jika Indonesia ingin masuk dalam lima besar ekonomi dunia, sesuai Visi Indonesia 2045,” tegasnya.

 

Selain Chair Steering Committee SWA Patrick Moriarty, hadir dalam acara ini Waki Presiden yang juga merupakan Menteri Kesehatan dan Perlindungan Anak Republik Zimbabwe Yang Mulia Constantino Chiwenga, para Menteri dan Wakil Menteri di bidang kesehatan maupun lingkungan dari berbagai negara, serta delegasi lainnya.

 

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi serta M. Nasir. (EP-BPMI Setwapres

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0