Jakarta, wapresri.go.id – Siang ini Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT. Bio Farma menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin untuk melaporkan perkembangan Vaksin Covid-19. “Jadi bahwa Pak Luhut sebagai Menko yang sekarang dipercaya oleh Presiden untuk menangani Covid-19 melaporkan kepada Wapres tentang perkembangan Vaksin,” demikian diungkapkan oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga sekaligus Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Jum’at (2/10/2020).
Hal pertama yang dilaporkan, lanjut Masduki, adalah mengenai Vaksin Covid-19 dari Tiongkok yang dalam waktu tidak lama lagi akan didatangkan ke Indonesia. Untuk itu, Menko Luhut beserta Tim akan bertolak ke Tiongkok guna melakukan pengecekan. “Sekitar bulan November mereka akan berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Masduki menuturkan bahwa dari laporan Menko Luhut yang disampaikan kepada Wapres, pada tahap pertama distribusi, diperkirakan akan datang sebanyak 3 juta vaksin. “Dari 3 juta itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, TNI, Polri dan orang-orang yang selama ini bertugas untuk menghadapi masyarakat semuanya yang terkait dengan penanganan pandemi. Baru berikutnya nanti akan datang secara bergelombang cukup banyak,” paparnya.
Hal kedua yang dilaporkan kepada Wapres pada kesempatan ini, lanjut Masduki, adalah mengenai masalah kehalalan Vaksin Covid-19. “Kemudian juga Wapres menjelaskan hal yang penting. Jadi Wapres menjelaskan dua hal, vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada problem, tapi kalau misalnya tidak halal tidak masalah. Karena itu dalam kondisi darurat sehingga tidak masalah dipakai,” ujarnya.
Untuk itu, Masduki menegaskan kembali pernyataan Wapres bahwa masalah kehalalan tidak akan menjadi hambatan pengadaan Vaksin Covid-19. Jika belum halal, ada jalan keluar keagamaan. Vaksin dapat digunakan dalam status keadaan darurat. “Sehingga dalam hal ini nantinya kita akan minta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut dalam tim kunjungan ke Beijing untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal. Jadi MUI akan melibatkan Tim Fatwa dan Tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM). Dan ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal. Tetapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah karena prosesnya akan begitu saja tidak ada problem apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak halalpun tidak masalah karena (masuk kaidah) darurat. Sehingga diperbolehkan,” papar Masduki.
Oleh sebab itu, Masduki meminta jangan ada anggapan bahwa kehalalan vaksin akan menghambat proses pengadaan Vaksin Covid-19. “Itu sama sekali tidak akan menghambat. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan kalau tidak halal itu juga darurat tidak masalah,” tegasnya lagi.
Hal lain yang dilaporkan kepada Wapres pada kesempatan ini, lanjut Masduki, adalah mengenai kesiapan proses vaksinasi agar tepat waktu dan tepat sasaran, serta kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang semakin baik. Adapun hal ini disampaikan oleh Menkes Terawan. “Karena ini menyangkut banyak orang sehingga ini nanti ada tim vaksinatornya itu harus ada dibuat tanda yang khusus. Misalnya sepertu itu. Dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persiapan semuanya. Dan rupa-rupanya ini saya kira juga dilaporkan kepada Wapres mengenai makin baiknya kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang sekarang sudah ditangani oleh berbagai pihak. Sehingga dengan demikian ini bisa menjadi kebaikan kita semua,” papar Masduki.
Hal terakhir yang dilaporkan Menko Luhut, Menkes Terawan, dan Dirut Bio Farma adalah terkait persiapan yang sudah dilakukan Pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19 di klaster pesantren. “Jadi memang klaster-klaster itu semuanya akan ditangani, tapi khusus klaster pesantren tadi dilaporkan secara khusus kepada Wapres. Dan rupa-rupanya penanganan itu, kesiapannya sudah cukup matang. Jadi, sudah diundang misalnya pengurus koordinator pesantren yang ada di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama,” ungkap Masduki.
Selain itu, Masduki menjelaskan bahwa terkait hal ini, MUI sudah melakukan rapat dengan tiga gubernur, yakni Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Barat. “Nanti mungkin berikutnya akan melibatkan seluruh wilayah di luar Jawa, karena pesantren tidak hanya di Jawa. Tetapi yang di Jawa ini diprioritaskan terlebih dahulu karena banyak sekali klaster-klaster pesantrennya,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Masduki menyampaikan catatan penting lainnya bahwa di dalam penanganan klaster pesantren itu akan melibatkan tokoh-tokoh sebagai role model, seperti ulama dan orang-orang yang disegani di lingkungan pesantren. “Itu yang akan dilibatkan. Saya kira ini sangat penting dan nanti juga Pak Luhut juga meminta kepada Wapres, supaya Wapres bisa membantu secara khusus bagaimana penanganan pesantren ini bisa lebih lancar, dan Wapres diminta juga ikut terlibat. Bagaimana nanti keterlibatannya, nanti dalam koordinasi yang selanjutnya, yang akan dilakukan berikutnya,” pungkas Masduki. (EP-KIP Setwapres)
| Kategori : |