Jakarta, wapresri.go.id – Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara umum memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, seperti perbedaan dasar hukum, sistem operasional, penetapan bunga dan keuntungan, cara pengelolaan dana, serta metode transaksi yang digunakan. Namun demikian, hingga kini LKS dianggap belum kompetitif jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat membuat LKS lebih kompetitif agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.
“Jadi memang yang meyebabkan bank syariah tidak kompetitif itu ada sebab-sebab yang harus dicari,” ungkap Wapres saat menerima jajaran Pengurus Pusat MES di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).
Salah satu penyebab LKS belum kompetitif, menurut Wapres, adalah adanya double tax pada simpanan murabahah di bank syariah.
“Mungkin ada aturan-aturan yang kurang pas. (Mungkin) di konvensional tepat, tapi di syariah itu jadi beban. Buktinya ini soal perpajakan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Wapres meminta kepada jajaran Pengurus MES untuk membantu mencarikan solusi agar LKS lebih kompetitif, seperti misalnya kemungkinan melakukan reformasi perpajakan untuk LKS.
“Supaya bisa berkompetisi, kalau saya bilang itu reformasi perpajakan untuk LKS. Reformasi perpajakannya itu, tapi yang kiblatnya untuk bank syariah atau LKS,” pintanya.
Di samping itu, pada kesempatan ini, Wapres juga meminta kepada MES untuk membantu masalah yang dihadapi Bank Muamalat selaku pelopor LKS di Indonesia.
“Saya itu mendorong supaya Bank Muamalat segera diselesaikan. Dia punya historis yang memulai, yaitu munculnya bank syariah itu ialah Bank Muamalat. Jadi dia itu semacam monumental untuk menggerakkan umat,” jelasnya.
Menanggapi arahan Wapres, Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Umum Badan Pengurus Harian MES melaporkan bahwa penyelamatan Bank Muamalat merupakan salah satu program jangka pendek MES.
“Hasil pertemuan kami dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada saat itu kita sudah ada kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat,” ungkap Erick.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum II Badan Pengurus Harian MES yang juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui bahwa industri syariah di Indonesia memang tidak kompetitif bahkan bila dibandingkan dengan industri syariah di negara lain.
“Kita tidak mengenal bagi hasil yang murah. Jadi dia (bisnis syariah negara lain) itu kalau bayar bunga itu menjadi cost. Jadi diambilnya di atas. Sedangkan kalau kita tidak boleh mengambil bunga, itu adanya di bawah. Jadi cost 25 persen keuntungan (misalnya) itu tiba-tiba di-charge di bawah, menjadikan industri syariah Indonesia ini tidak kompetitif dibandingkan industri syariah di negara-negara lain,” paparnya.
Sejalan dengan Wapres, Lutfi juga meminta undang-undang perpajakan dapat diperbaiki. “Jadi kita mustinya undang-undang perpajakan kita itu musti diperbaiki Pak, supaya kita bisa berkompetisi dengan yang lain,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selaku Ketua Umum I MES, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selaku Wakil Ketua Umum III MES, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi selaku Bendahara Umum MES. (EP-BPMI Setwapres)
| Kategori : |