Selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, siang ini, Selasa (09/05/2023, menerima audiensi jajaran BP3OKP di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat.
Pada pertemuan ini, Wapres memberikan beberapa arahan penting kepada para Anggota BP3OKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Salah satunya, Wapres meminta untuk memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Hal ini terutama untuk meyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua yang sejahtera dan maju.
“Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” tegas Wapres.
Selain itu, Wapres juga menginstruksikan para Anggota BP3OKP agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat kehadiran BP3OKP ini adalah sebagai Tugas Negara guna mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan.
“Saat ini kita dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, saya meminta Saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” pintanya.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan para pemangku kepentingan di daerah.
“[Hal ini] guna memastikan agenda konsolidasi Otonomi Khusus di 6 Provinsi (di Papua), terutama penyiapan lahan dan pembangunan kantor pemerintahan baru di 4 Daerah Otonom Baru (DOB),” tegasnya.
Di samping itu, Wapres juga meminta Anggota BP3OKP untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi 2023 dan 2024 agar selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041.
“Jadikan ini legacy dari pemerintahan saat ini, dan sebagai fondasi untuk pemerintahan baru nanti. Jadi kita sudah meletakkan landasan atau semacam milestone-nya,” tuturnya.
Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa kehadiran BP3OKP merupakan kebijakan yang bersifat terobosan sebagai amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus hasil revisi tahun 2021.
“Badan ini memiliki tugas utama untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua,” tegasnya.
Wapres pun mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan 2 kebijakan yang terkait dengan tugas BP3OKP, yakni Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP dan Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041.
“Kita semua menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” ungkapnya.
Terakhir, Wapres menyebutkan bahwa dalam waktu dekat dirinya berencana kembali melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua.
“Saya meminta Saudara-saudara bersama Sekretaris Eksekutif BP3OKP untuk memastikan kesiapan berbagai agenda strategisnya,” pinta Wapres.
Sebelumnya, Anggota BP3OKP Perwakilan dari Provinsi Papua Alberth Yoku melaporkan bahwa Sekretariat BP3OKB di Jayapura yang diresmikan Wapres pada November 2022 lalu, hingga saat ini telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya, Program Papua Cerdas dengan menyelenggarakan Kursus Komputer Gratis bagi 10 ribu warga Papua.
“Dalam waktu kunjungan Bapak, kami harap Bapak bisa menyerahkan beberapa bagian sertifikat kepada para peserta,” harapnya.
Selain itu, kata Alberth, Sekretariat BP3OKB bekerjasama dengan Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Pelatihan Mediator bagi para kepala suku dan petugas keamanan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik di Tanah Papua.
“Kami juga ada kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini khususnya Provinsi Sandaun. Jadi mereka belajar ke kita cara membangun rumah sakit yang representatif dan meminta bantuan tenaga ahli dan peralatan yang baik,” sebutnya.
Lebih lanjut, ungkap Albert, kerjasama peningkatan pariwisata dan penanggulangan malaria juga dilakukan dengan Pemerintah Australia.
“Hari ini juga ada kunjungan teman-teman dari Australia untuk membahas masalah pariwisata dan pengentasan malaria,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota BP3OKP Perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw, menyampaikan bahwa Papua saat ini membutuhkan pendekatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan berbagai konflik di Papua.
“BP3OK hadir untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu,” kata Otto meyakinkan.
Sementara, Aggota BP3OKP Perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan, menyoroti masalah keterbatasan infrastruktur di tengah kondisi Papua Pegunungan yang sebagian besar sulit diakses dengan jalan darat. Hal ini pun menurutnya telah mempengaruhi tingkat kemahalan berbagai barang. Sehingga, sebagai Anggota BP3OKP dirinya akan berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
“Hadirnya BP3OKP ini kita harapkan akan menutup kekurangan kebijakan otonomi khusus selama 20 tahun ke belakang,” harapnya.
| Kategori : |