Wujudkan Ketahanan Energi, Universitas Pertamina Harus Berperan Aktif Kembangkan SDM Unggul

 
bagikan berita ke :

Senin, 01 Februari 2021
Di baca 542 kali

Jakarta, wapresri.go.id – Salah satu visi pembangunan Indonesia 2045 adalah ketahanan energi. Untuk mewujudkannya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Namun sayangnya, berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Databook 2020, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata 6 negara ASEAN terbesar. Oleh karena itu, perguruan tinggi, termasuk Universitas Pertamina (UP) harus berperan aktif kembangkan SDM unggul.

 

“Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus Universitas Pertamina ini. Dalam mengembangkan SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif bukan hanya sebagai agen pendidikan, tetapi juga agen penelitian dan pengembangan, serta agen transfer budaya dan teknologi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam orasi ilmiah Dies Natalies ke-5 UP secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, (01/02/2021).

 

Lebih jauh Wapres menjelaskan, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia (akhlakul karimah). Karakter-karakter yang dimiliki SDM unggul juga nantinya akan dapat memenangkan persaingan global.

 

“SDM yang berkualitas merupakan kunci, tidak saja dalam hal ketahanan energi, tetapi juga penting dalam memenangkan persaingan global,” ucap  Wapres.

 

Selain SDM unggul, Wapres juga menyoroti keadilan terhadap akses energi sebagai faktor penting dalam ketahanan energi. Ia mencermati, sekalipun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99%, tetap saja masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Sementara banyak rumah tangga miskin yang meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait.

 

Wapres mengungkapkan, meskipun pemerintah pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar. Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35% kelompok masyarakat miskin dan rentan dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

 

“Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” imbuhnya.

 

Wapres pun meminta kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah sehingga memperkuat ketahanan energi nasional.

 

“Oleh karena itu, sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional,” pintanya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga membahas ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang diimpor. Menurutnya, ketergantungan tersebut harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal.

 

“Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil,” ujarnya.

 

Wapres menjelaskan, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% dan terus ditingkatkan sampai 31% tahun 2050. Namun, saat ini Indonesia masih jauh dari target tersebut, karena pemanfaatan energi baru terbarukan masih berada di kisaran 9,15%.

 

Ia pun mengimbau agar Indonesia belajar dari beberapa negara yang telah sukses dalam pemanfaatan energi baru terbarukan seperti Jerman.  Bauran energi primer dan Energi Baru Terbarukan yang sebagian besar dari tenaga surya, angin, sampah biomassa, dan hidro-elektrik telah mencapai 85% dari energi nasionalnya.

 

“Hal ini tentunya tidak lepas dari riset, inovasi dan investasi dari Pemerintah Jerman yang menyatakan bahwa tahun 2050 semua energi berasal dari energi  hijau dan bersih,” terang Wapres.

 

Di akhir orasinya, Wapres berharap, meskipun baru menginjak usia lima tahun, Universitas Pertamina dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menjadi sebuah universitas yang berprestasi, baik dari segi kualitas dan kapasitas pengajar, kualitas program studi, pengembangan riset dan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat.

 

“Semoga Universitas Pertamina menjadi perguruan tinggi yang melahirkan SDM unggul dengan berkepribadian Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa me-ridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” pungkas Wapres.

 

Sebelumnya, Direktur SDM PT Pertamina Koeshartanto menyampaikan apresiasi kepada segenap stakeholder UP yang berhasil menempatkan UP pada urutan ke-74 dari 3.000 lebih perguruan tinggi dalam Science And Technology Index (SINTA) buatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

 

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pertamina Akhmaloka memaparkan bahwa saat ini UP telah berhasil melalui fase perintisan dan sedang berada dalam fase pengembangan menuju fase stability.

 

Akhmaloka mengungkapkan, dengan kurikulum yang menekankan pembekalan untuk dunia industri, di antaranya mata kuliah creative problem solving dan creative thinking, diharapkan UP dapat mencapai target world class university di bidang teknologi pada tahun 2035.

 

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro dan President Director Pertamina Foundation Agus Mashud.

 

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Presiden Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
1           0           0           0           0