Presiden Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru

Rabu, 18 Desember 2019

Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, dengan

Soal Ekspor Lobster, Presiden Ingatkan Keseimbangan Lingkungan dan Ekonomi

Rabu, 18 Desember 2019

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Menurut

Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama di Kalimantan

Rabu, 18 Desember 2019

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang

Presiden Apresiasi Dukungan Tokoh Masyarakat Kaltim untuk Ibu Kota Baru

Rabu, 18 Desember 2019

Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berdialog bersama sejumlah tokoh

Presiden Ingin Ada "Silicon Valley" di Ibu Kota Baru

Rabu, 18 Desember 2019

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa memiliki pusat inovasi, riset, dan teknologi kelas dunia seperti

Presiden Ingin Ada "Silicon Valley" di Ibu Kota Baru

Selasa, 17 Desember 2019

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa memiliki pusat inovasi, riset, dan teknologi kelas dunia seperti

Presiden Akan Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru dan Resmikan Tol Balsam

Selasa, 17 Desember 2019

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur guna melakukan kunjungan

Presiden: Pindah Ibu Kota Bukan Sekadar Pindah Kantor Pemerintahan

Selasa, 17 Desember 2019

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan hendaklah tidak dipandang sebagai

Transformasi Ekonomi untuk Tekan Impor Migas

Selasa, 17 Desember 2019

bangun kilang minyak selama 34 tahun. Padahal, jika Indonesia bisa membangun kilang minyak, Indonesia bisa mendapatkan banyak produk

Pemerintah Segera Ajukan Omnibus Law ke DPR

Selasa, 17 Desember 2019

Pemerintah akan segera mengajukan omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menyederhanakan regulasi yang dianggap