Manokwari, wapresri.go.id – Salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Jl. Sowi 4, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).
Untuk itu, Wapres mengapresiasi berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Majelis-Majelis Agama yang turut membantu mengembangkan pendidikan di Papua Barat.
“Ketika saya tadi menerima informasi dari Ibu Pendeta, bahwa di sini sedang dikembangkan pendidikan dan pembangunan gedung Gereja baru, karena sudah tidak muat lagi, dan juga sekolah yang ada masih menumpang di tempat (lain), padahal jumlah (muridnya banyak), nanti pemerintah akan mengambil peran,” ujarnya.
“Hal ini sesuai dengan program nasional kita, bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, produktif, yang bisa memberikan manfaat dan memiliki daya saing, dan mempunyai semangat berkompetisi. Ini yang akan terus kita bangun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa masyarakat Papua memiliki talenta yang bagus sebagaimana semboyan “Torang Bisa”, sehingga mewujudkan Papua yang lebih maju tidak mustahil untuk dilakukan.
“Torang bisa ini kita inginkan tidak hanya menjadi semboyan, tapi akan terbukti melalui upaya pendidikan, pengembangan dan juga pelatihan,” ungkapnya.
Kepada Menteri Ketenagakerjaan yang turut hadir, Wapres meminta agar program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” pintanya.
Pada kesempatan ini, Wapres juga menuturkan bahwa dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2% menjadi 2,25%. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Selain masalah pendidikan, pada acara ini Wapres juga mengapresiasi kerukunan antarumat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.
“Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Wapres, baiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antartokoh agama dan tokoh adat di Papua Barat.
“Hal itu merupakan modal utama di dalam kita membangun bangsa dan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari kerukunan nasional merupakan sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, apabila kerukunan nasional terganggu, maka akan menyebabkan konflik yang dapat menghambat negara dalam membangun dan mensejahterakan warga negaranya.
“Karena itu kita terus upayakan semaksimal mungkin, karena memang kerukunan Indonesia, persatuan Indonesia, dan kerukunan nasional ini merupakan sendi utama bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita jaga,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indow, Ketua Klasis Manokwari Pdt. J. Mamoribo, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Papua (PGGP) Papua Barat Pdt. Shirley F.A. Parinussa, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat Pdt. Sadrak Simbiak, serta sejumlah Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat.
Turut mendampingi Wapres pada kesempatan ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (EP-BPMI Setwapres)
| Kategori : |