Tak terikat jabatan, hierarki, dan kelembagaan, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) membaur dalam Seminar bertema “Disruption”. Seminar diselenggarakan oleh Perpustakaan Kemensetneg RI, Rabu, (15/11/2017). Memasuki ruangan seminar yang bertempat di Aula Serbaguna, Gedung 3 Kantor Kemensetneg RI, hawa sejuk AC langsung terasa. Tiga layar proyektor berisi materi seminar hari itu sudah terpampang megah. Ratusan kursi berwarna oranye tersusun rapih dan terisi penuh oleh para peserta yang mayoritas memakai batik khas Indonesia. Sapaan hangat dan canda tawa dari para pegawai pun makin menyemarakkan suasana di pagi hari itu.
Tepat pukul 09.00 acara seminar dimulai. Semua peserta yang sibuk mengobrol satu sama lain, kini menyudahi pembicaraan dan fokus dengan materi seminar. Hadir sebagai pembicara Seminar ialah Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. Akademisi dan praktisi bisnis yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia ini memulai seminar dengan pembahasan mengenai Facing the Disruption Era. Menurut Rhenald, Disruption is a theory to predict the future, where the new things (distruptive) make the old ones obsolete (Disruption adalah sebuah teori untuk memprediksi masa depan, di mana hal-hal baru menjadikan yang lama menjadi kuno). Contohnya, lanjut Rhenald, berkembangnya teknologi dan penggunaan smartphone, pergeseran tren interaksi di media sosial, serta teknologi lain yang semakin memudahkan manusia seperti halnya ojek online yang kini juga berfungsi sebagai pengantar makanan.
Namun, Rhenald berkata disruption bukan hanya merambah dunia industri dan usaha, melainkan juga sektor pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, untuk menghadapi disruption saat ini, maka langkah pertama pemerintah yang harus dilakukan adalah turut mengubah sisi birokrasinya.
“Menurut teori disruption, birokrasi akan berubah menjadi service di mana masyarakat dapat mengetahui semuanya secara terbuka dan tidak ada pungli,” kata Rhenald. Birokrasi harus efisien dan peraturan-peraturan yang ada harus disederhanakan dan diperiksa kembali agar masyarakat menjadi adil dan makmur, tambah Rhenald.
Merubah pola pikir Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan juga menjadi salah satu langkah untuk menghadapi disruption. “SDM itu harus terdiri atas good passengers dan good drivers yang saling mendukung. Mereka juga harus memiliki grow mindset bukan fixed mindset,” kata Rhenald.
Rhenald menuturkan fixed mindset adalah seseorang yang suka tantangan baru dan menerima kritik sebagai pembunuhan karakter. Sementara grow mindset adalah pribadi yang menyukai tantangan baru dan menganggap kritik sebagai peluang konsultasi gratis.
Langkah ketiga, pihak pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan berbagai ahli, organisasi, pelaku usaha, dan tanpa terkecuali kolaborasi dengan pihak swasta.
“Badan riset pemerintahan, badan riset universitas, entrepreneurs pelaku usaha, bersama dengan pemerintah menjadi satu. Maka, dengan begitu orang-orang kreatif akan masuk. Jadi, harus saling kolaborasi semuanya. Kalau tidak ada kolaborasi, akibatnya negeri ini bisa disalip oleh negara tetangga,” ucap Rhenald.
Disruption dalam Lingkup Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Tak dapat dipungkiri dalam lingkungan Kemensetneg sendiri, disruption juga terjadi. Namun, Kemensetneg berusaha memahami dan mengikuti perubahan tersebut agar dapat melayani publik dengan lebih baik lagi.
Selepas seminar, banyak dari peserta yang langsung menghampiri Rhenald Kasali untuk meminta tanda tangan beliau. Salah satu peserta bernama Adhianti, S.IP., M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Sekretariat Wakil Presiden, ketika diwawancarai dengan antusias menjelaskan bahwa merasa senang mengikuti seminar ini. “Saya menyambut baik ya, apalagi saya senang karena bisa langsung membedah buku yang sedang tren, langsung dengan penulisnya (Rhenald Kasali red.) yang juga seorang tokoh inovator,” ungkapnya.
Ditanya mengenai disruption, Adhianti mengaku kalau memang Wakil Presiden sendiri sudah menjalankan apa yang dikatakan oleh Rhenald Kasali bahwa birokrasi itu harus efisien dan tangkas. “Kalau Bapak Wakil Presiden itu memang sudah fokus, bahwa memberikan pelayanan publik itu harus yang murah, mudah, dan efisien. Jadi memang beliau sudah menaruh perhatian pada hal-hal yang seperti itu,” ujar perempuan yang akrab disapa Poppi ini.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr.Pratikno, M.Soc.Sc. saat membuka acara Bedah Buku “Disruption” menyebut disruption sebagai predicting the unpredictable. “Oleh karena itu, kita harus tahu disruption. Maka, di sini saya terus mendorong efisiensi, deregulasi, dan digitalisasi untuk menghadapi ketidakterdugaan. Walaupun kita tidak mampu memprediksi, tapi minimal kita mempunyai kemampuan secara organisasi untuk merespon dengan cepat,” ungkapnya.
Beliau berharap agar semua peserta bisa menjadi komunitas pembelajar yang ingin memahami tentang disruption. “Agar kita tahu sebagai lembaga pemerintah, kita tetap relevan di tengah goncangan disruption itu dan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menghadapi disruption. Syukur-syukur kita tidak semata-mata disrupted tetapi kita disrupting,” tutupnya. (SAR-Humas Kemensetneg)