Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dari Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kesejahteraan yang Inklusif
oleh:
Eddy Cahyono Sugiarto
Deputi Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Setwapres – Kemensetneg
“Bagi Saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita.”
(Presiden Prabowo Subianto, Dalam Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2026. sumber : setneg.go.id)
Kesejahteraan rakyat tercantum secara jelas sebagai salah satu tujuan utama negara Indonesia sebagaimana alenia keempat Pembukaan UUD 1945 pada frasa memajukan kesejahteraan umum, cakupan kesejahteraan ini mencakup aspek lahiriah dan batiniah, seperti pemenuhan kebutuhan material, pendidikan kesehatan serta pemerataan keadilan sosial.
Hal tersebut sejatinya merupakan kata kunci dan filosofi dasar pembangunan yang ingin dibangun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertumbuhan ekonomi dan investasi penting karena dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat daya beli, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Namun keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tumbuh tinggi tetapi juga seberapa nyata manfaat pembangunan dirasakan oleh rakyat, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan.
Visi tersebut sejalan dengan penegasan Presiden Prabowo bahwa pengelolaan kekayaan nasional harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pidato mengenai APBN 2026, Presiden menegaskan kembali bahwa APBN harus menjadi instrumen untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri dan sejahtera, dengan simpul prioritas pada pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kesejahteraan ditempatkan bukan sebagai dampak sampingan pertumbuhan, tetapi sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
Pandangan tersebut menjadi semakin menjadi relevan ditengah tantangan pembangunan bangsa yang masih menyisakan permasalahan kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan antarwilayah, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Data BPS pada Maret 2026, masih menunjukkan tantangan pembangunan ke depan yang perlu menjadi fokus priroitas kita bersama sebagai komponen bangsa dalam mengatasinya, masih terdapat tingkat kemiskinan 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Kemiskinan perdesaan masih mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen.
Dari data yang ada menjadi jelaslah bahwa pembangunan bangsa kedepan diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan produktif, modal, teknologi dan pasar. Di sinilah gagasan kesejahteraan rakyat menjadi lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan.
Peningkatan kesejahteraan rakyat dan theoretical framework
Peningkatan kesejahtaraan rakyat sebagai muara dari pembangunan suatu bangsa sejalan dengan Amartya Sen yang memandang pembangunan sebagai proses memperluas “the real freedoms that people enjoy.” Kesejahteraan, dalam pandangan Sen, bukan hanya tentang berapa besar pendapatan seseorang, tetapi tentang kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan dan kesempatan berpartisipasi karena itu merupakan bagian integral dari pembangunan.
Perspektif Sen memberikan landasan penting bagi agenda kesejahteraan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan kata lain negara tidak hanya perlu memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi kesulitan, tetapi juga memperbesar kemampuan masyarakat untuk keluar dari kerentanan. kebijakan sosial perlu bergerak dari sekadar perlindungan menuju pemberdayaan.
Sejatinya arah tersebut tercermin dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan tiga sasaran penting, yaitu percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan kemiskinan turun menjadi 4,5–5 persen pada 2029, kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen. (Bappenas)
Dalam perspektif inclusive growth, pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. OECD menekankan bahwa pertumbuhan merupakan prasyarat penting, namun tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan apabila manfaatnya tidak tersebar secara luas. Karena itu, kualitas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keamanan sosial dan kesempatan ekonomi harus berjalan bersama pertumbuhan.
Hal tersebut menjelaskan mengapa agenda penciptaan lapangan kerja menjadi sangat penting. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada Februari 2026 jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen. Tantangan berikutnya bukan hanya menambah jumlah pekerjaan, tetapi meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan dan pendapatan pekerja.
Investasi manusia menjadi bagian penting dari proses tersebut. Gary Becker melalui teori human capital menjelaskan bahwa pendidikan dan keterampilan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas manusia. Dalam konteks pembangunan Indonesia, investasi pada pendidikan, kesehatan dan gizi karena itu bukan semata-mata belanja sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi.
Urgensi Penurunan Stunting sebagai salah satu pilar Investasi Kesejahteraan Rakyat
Kita patut bersyukur bahwa kerangka pemikiran akan pentingnya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat telah diterjemahkan dalam berbagai program prioritas pemerintah Prabowo – Gibran , antara lain melalui Program Penurunan Stunting, Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, penguatan pendidikan, Sekolah Rakyat, perlindungan sosial, pembangunan perumahan, pemberdayaan UMKM dan pembangunan desa yang dapat dilihat sebagai bagian dari investasi untuk memperkuat kemampuan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan sosial-ekonomi.
Visi Presiden Prabowo dalam penurunan stunting merupakan bagian dari strategi besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam penurunan stunting tidak semata-mata menempatkannya sebagai persoalan kesehatan, tetapi sebagai bagian penting dari pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan bahwa generasi unggul harus dibangun sejak awal kehidupan, karena anak yang sehat dan memperoleh gizi yang cukup merupakan fondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Dalam kerangka tersebut, penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Perbaikan gizi ibu hamil, bayi dan balita, penguatan layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan, serta perlindungan sosial tidak hanya mencegah terhambatnya pertumbuhan anak, tetapi juga meningkatkan kualitas modal manusia yang kelak menentukan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Presiden menegaskan bahwa pembangunan harus menghasilkan manfaat yang nyata dan merata bagi rakyat, termasuk melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Karena itu, kebijakan penurunan stunting ditempatkan dalam agenda pembangunan SDM sebagaimana Asta Cita, dan diterjemahkan melalui intervensi yang saling terintegrasi, antara lain pemenuhan gizi, Makan Bergizi Gratis, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya masalah anak pendek, tetapi menyangkut masa depan kualitas manusia Indonesia dan kapasitas bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.
Disisi lain Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak hanya memiliki dimensi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga pembangunan manusia. Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut dilaporkan telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Dampak akhirnya tentu perlu dilihat dari perubahan status gizi, kesehatan, kemampuan belajar dan produktivitas anak, bukan semata-mata hanya dari jumlah penerima program, oleh karena itu pemerintah memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelolanya sehingga program yang sangat baik kemanfaatannya ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Hal yang sama berlaku pada Cek Kesehatan Gratis. Program ini telah menjangkau puluhan juta penduduk dan diarahkan untuk memperkuat deteksi dini serta tindak lanjut kesehatan. Pendekatan tersebut penting karena masyarakat yang sehat memiliki kemampuan lebih besar untuk belajar, bekerja dan berproduksi. Pandangan ini sejalan dengan kerangka social determinants of health yang dikembangkan WHO dan Michael Marmot. Kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat ia lahir, tumbuh, belajar, bekerja dan menua. Artinya, peningkatan kesejahteraan membutuhkan kebijakan lintas sektor yang menghubungkan kesehatan dengan pendidikan, pangan, perumahan, pekerjaan dan perlindungan sosial.
Berbagai konvergensi program telah berkonstribusi dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia itu sendiri, Dimana Pembangunan manusia menunjukkan perkembangan yang positif. IPM 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada 2024. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan perlu dilihat secara multidimensional, tidak hanya melalui pendapatan atau kemiskinan, tetapi juga melalui umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta standar hidup layak.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada output. Jumlah penerima bantuan, besarnya anggaran atau banyaknya program memang penting, tetapi ukuran yang lebih substantif adalah outcome: apakah masyarakat menjadi lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, memiliki pekerjaan yang lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatannya.
Di sinilah konvergensi kebijakan menjadi sangat penting dengan intervensi spesifik. Perlindungan sosial perlu terhubung dengan pemberdayaan ekonomi; pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja; kesehatan dengan produktivitas; program pangan dengan perbaikan gizi; dan pembangunan desa dengan penciptaan kesempatan ekonomi. Kebijakan yang terintegrasi akan membuat setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak yang lebih besar.
Namun, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Pendekatan network governance menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas persoalan kesejahteraan, dengan kata lain pembangunan harus menjadi pemersatu bangsa dalam membangun gotong royong kerjasama dan kolaborasi anak bangsa, antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, media dan masyarakat itu sendiri.
Dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan investasi dan lapangan kerja. Perguruan tinggi berperan menghasilkan pengetahuan dan inovasi. Masyarakat sipil dapat memperkuat partisipasi serta pengawasan. Sementara masyarakat merupakan pelaku utama yang menentukan apakah berbagai kebijakan benar-benar menjadi perubahan di tingkat keluarga dan komunitas.
Pentingnya partisipasi masyarakat memiliki landasan teoritis yang kuat. Elinor Ostrom menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola persoalan bersama ketika terdapat kepercayaan, aturan yang jelas, komunikasi dan mekanisme kerja sama. Karena itu, masyarakat seharusnya tidak ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek sekaligus mitra pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut berarti masyarakat perlu dilibatkan sejak identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program. Partisipasi akan membuat kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki.
Pada akhirnya, kesejahteraan membutuhkan sebuah ekosistem pembangunan. Pemerintah menetapkan arah dan kebijakan; dunia usaha menciptakan investasi dan kesempatan kerja; perguruan tinggi menyediakan pengetahuan; masyarakat sipil memperkuat partisipasi dan pengawasan; sementara masyarakat menjadi pelaku utama perubahan.
Inilah makna penting dari visi Presiden Prabowo bahwa pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kehidupan rakyat yang lebih baik. Investasi harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. APBN harus menghasilkan manfaat nyata. Dan seluruh kebijakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kita tentunya berharap seluruh komponen bangsa dapat gotong royong berkonstribusi untuk menjamin agar pembangunan bergerak dari pertumbuhan menuju kesejahteraan, dari perlindungan menuju pemberdayaan, dan beragam Program Strategis Presiden didukung dan dijadikan gerakan bersama guna lebih memacu peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi oleh seberapa banyak rakyat memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih terdidik, lebih produktif, lebih terlindungi dan lebih sejahtera.
Pada akhirnya, kesejahteraan rakyat bukanlah hasil kerja satu kementerian, satu program atau bahkan satu pemerintahan. Ia merupakan hasil dari kerja kolektif bangsa. Ketika pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan masyarakat bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan memiliki makna yang lebih substantif menuju peningkatan kesejahtraan rakyat yang sesungguhnya sebagai mana cita-cita luhur para founding father bangsa Indonesia. Semoga.