Tantangan Demokrasi Deliberatif di Indonesia

 
bagikan berita ke :

Senin, 26 Februari 2024
Di baca 645 kali

Foto Cover: BPMI Setpres


Indonesia sebagai negara demokrasi yang mulai tumbuh pasca Reformasi 1998 masih memiliki tantangan tersendiri untuk terlepas dari jebakan democracy backsliding. Salah satu bentuk demokrasi yang semakin diperbincangkan adalah demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pada peran partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui dialog dan diskusi rasional. Namun, meskipun Indonesia telah memasuki era demokrasi, terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

 

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik di Indonesia masih rendah. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang memiliki akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi dalam diskusi deliberatif. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, yang seharusnya menjadi landasan demokrasi deliberatif.

 

Tantangan kedua adalah budaya politik yang masih terpengaruh oleh praktik korupsi dan politik identitas. Penelitian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan. Praktik korupsi dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, dua unsur kunci dalam demokrasi deliberatif. Selain itu, politik identitas yang seringkali digunakan untuk memperoleh dukungan politik juga dapat menghalangi proses dialog rasional dan mendiskreditkan suara-suara minoritas. Politik identitas bisa membentuk perilaku koruptif bilamana dalam memenuhi kebutuhan politik untuk identitas kelompoknya masih mengedepankan praktik perilaku koruptif. Berikut data indeks persepsi anti korupsi Indonesia:


Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

 

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) Indonesia 2023 sebesar 3,92 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2022 sebesar 3,93. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

 

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi aktif, namun tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum terakhir masih tergolong rendah. Studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 menemukan bahwa banyak warga yang merasa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi pluralitas pandangan dan merugikan proses demokrasi deliberatif.

 

Penting untuk mencatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak bersifat mutlak dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan dan informasi yang merata. Kedua, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Terakhir, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik dan fasilitasi dialog antarkelompok masyarakat.

 


Foto: BPMI Setpres

 

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, peran lembaga-lembaga penelitian dan akademis sangat penting. Penelitian ilmiah yang mendalam dapat memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah guna mengembangkan strategi dan solusi yang sesuai dengan konteks Indonesia.

 

Dalam menghadapi tantangan demokrasi deliberatif di Indonesia, langkah-langkah perbaikan perlu diambil secara holistik. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga ilmiah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan demokrasi deliberatif di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus maju dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.


 

 

Penulis     : Deden Abdul Kohar Yusuf Gautama
Pekerjaan : Analis Politik
Instansi    : Personal

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
1           0           0           0           0